Selasa, 25 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Bapemperda DPRD Badung Raker dengan Eksekutif, Bahas RDTR

12 Februari 2020, 20: 41: 02 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bapemperda DPRD Badung Raker dengan Eksekutif, Bahas RDTR

RAKER: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (12/2). (HUMAS DPRD BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (12/2). Raker secara khusus membahas kelanjutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kuta dan RDTR Kecamatan Kuta Utara yang selama ini masih mandeg. Namun dalam pembahasan juga muncul usulan agar RDTR wilayah Badung utara, seperti RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang juga ikut dirampungkan. Pasalnya, dari enam kecamatan di ‘Gumi Keris’, hanya RDTR Kecamatan Kuta Selatan yang sudah menjadi perda. Sedangkan, RDTR di lima kecamatan lainnya masih terkatung-katung sejak 2014.

Raker dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa, didampingi sejumlah anggota, seperti IGN Shaskara, I Made Retha, Made Ponda Wirawan dan IGN Sudiarsa. Sementara dari eksekutif hadir Kepala DPMPTST Made Agus Aryawan, Sekwan AA Wardika, perwakilan dari Dinas PUPR, Bagian Hukum dan para camat se-Badung.

Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa menyatakan, RDTR ini wajib dituntaskan agar semua kecamatan di Badung memiliki payung hukum sebagai turunan dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung.

Saat ini, kata dia, dari enam kecamatan di Badung, baru Kecamatan Kuta Selatan saja memiliki RDTR. Sedangkan Kecamatan Kuta dan Kuta Utara masih mandeg karena menunggu arahan pusat. Sementara RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang belum disusun.

Pihaknya menyebut, penyebab terkatung-katungnya RDTR Kuta dan Kuta Utara selama ini lantaran menunggu sinkronisasi 12 kementerian di pusat. Oleh karena itu, dia berharap nanti ada titik temu dan solusi, sehingga permasalahan RDTR ini bisa segera ditetapkan.

RDTR Kuta dan Kuta Utara, lanjut politisi Partai Golkar ini, sangat mendesak. Pasalnya, aturan yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan fakta di lapangan. Akibatnya, investasi di dua kecamatan itu tidak maksimal. “Sawah sudah terlanjur dibangun vila, masak sekarang itu tidak dikasi izin? Kan rugi mereka berinvestasi, sementara kita hidup dari pariwisata,” kata Suyasa.

Pihaknya berharap kedepan dalam RDTR terbaru, ada semacam kebijaksanaan bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur melanggar sehingga investasi yang sudah terbangun tidak mubazir.

Hal senada disampaikan Made Retha dan IGN Shaskara. Menurut mereka, banyak kawasan limitasi sudah dibangun vila. Namun, karena tidak bisa mengurus izin, sekarang vila itu bodong dan tidak bayar pajak.

Sementara Kepala DPMPTST Badung Made Agus Aryawan sepakat RDTR harus mempermudah masuknya investasi ke Badung. Pihaknya mengaku selama ini sulit mengeluarkan sejumlah perizinan karena terbentur regulasi. “Kami sepakat investasi itu harus dipermudah. Selama ini kami banyak tidak menerbitkan izin bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak sesuai regulasi,” tegasnya.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia