Selasa, 25 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Ayah Setubuhi Anak Kandung masih SD, Ibu Lapor ke Polres Jembrana

13 Februari 2020, 19: 07: 59 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ayah Setubuhi Anak Kandung masih SD, Ibu Lapor ke Polres Jembrana

BARANG BUKTI : Wakapolres Jembrana Kompol Supriadi Rahman (tengah, Red) menunjukkan barang bukti dan tersangka pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur, Kamis (13/2). (FT. GDE RIANTORY/BALI EXPRESS)

Share this      

NEGARA, BALI EXPRESS - Seorang buruh harian lepas ditangkap Satreskrim Polres Jembrana. Pria yang belakangan diketahui bernama I Kadek Suartana,34 alias Tanok, diamankan polisi setelah menerima laporan persetubuhan terhadap anak. Pelapor, Ni Luh Ayu, 35 tidak lain adalah istrinya sendiri, melaporkan suaminya itu karena telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, Ni KD, 14 yang masih duduk di bangku kelas VI salah satu sekolah dasar di Jembrana.

Wakapolres Jembrana, Kompol Supriadi Rahman mengatakan, tersangka Tanok mengakui persetubuhan itu dilakukan sebanyak empat kali pada bulan Januari. Aksi persetubuhan itu, diakuinya, dilakukan sebanyak tiga kali di kamar korban dan satu kali di kamar tersangka. “Aksi bejat itu dilakukan sebanyak empat kali, saat rumah dalam keadaan sepi,” terangnya, Kamis (13/2).

Dalam melakukan aksinya, tersangka masuk ke kamar korban dengan berpura-pura mengatakan korban sudah tidak perawan. Selanjutnya tersangka memaksa meraba-raba kemaluan korban sambil memasukkan jarinya telunjuknya ke dalam kemaluan hingga korban terangsang. Setelah itu, tersangka menyetubuhi korban hingga puas dan mengeluarkan spermanya di tubuh korban. “Perbuatan itu terus diulang tersangka hingga empat kali dalam waktu yang berbeda,” ujar Wakapolres.

Setelah persetubuhan yang keempat, pada hari Sabtu 25 Januari 2020, korban memberanikan diri mengadukan perbuatan ayahnya tersebut kepada ibu kandungnya, Ni Luh Ayu,35. Tak terima dengan perlakuan bejat suaminya itu, ibu korban kemudian melaporkannya ke polisi dengan nomor laporan LP/38/II/Bali/Res Jbr, tanggal 3 Pebruari 2020. “Atas dasar laporan ini, Kami akhirnya mengamankan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Kompol Supriadi.

Kompol Supriadi menambahkan, tersangka dijerat dengan Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Yo Pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti mengatakan, terjadinya kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya ini lebih kepada moral buruk dari sang ayah. Sejatinya, pihaknya selama ini rutin melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait hak dan perlindungan terhadap anak-anak. “Ini terjadi karena moral buruk sang ayah. Terkait korban yang masih di bawah umur, kami sudah lakulan pendampingan,” terangnya.

Sementara itu, Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pusat angkat bicara terhadap kasus yang menimpa Ni KD,14, gadis belia yang baru menginjak kelas VI SD tersebut. Staf  Khusus Menteri PPA, Dra. Agung Putri Astrid atau yang biasa dipanggil Gung Astrid mewakili Menteri PPA Bintang Puspayoga mengaku prihatin dengan kasus yang membuat warga Jembrana terperangah itu. Kementrian pun meminta adanya pendampingan supaya tidak terjadi bullying yang dilakukan teman atau warga sekitar terhadap korban. Sebab, saat ini yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan mentalitas korban sehingga tetap bisa berbaur dengan masyarakat Jembrana.

Pihaknya juga meminta perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Pendampingan itu bisa dilakukan oleh PPA di Jembrana. Dan yang terpenting, adalah tidak membuat anak merasa terpojok sehingga malu untuk beraktivitas di luar rumahnya.

"Yang terpenting jangan sampai terjadi bullying. Ini memang peran kita. Dan kami imbau supaya ada pendampingan," ujarnya.

Gung Astrid mengaku, sesuai dengan kebijakan Kementrian PPA, bahwa setiap daerah harus memiliki UPTD PPA. Sehingga dengan cepat membantu penanganan korban atau bantuan hukum lainnya. Nah, dengan adanya hal ini, merupakan momentum bahwa UPTD di Jembrana harus segera terealisasi. “Fungsi UPTD itu banyak sekali. Jadi kalau saja belum ada, maka bisa segera membentuk untuk perlindungan perempuan dan anak,” pungkasnya.

(bx/tor/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia