Selasa, 25 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Disdukcapil Tabanan Disidak Komisi I, Terkait Blanko e-KTP

13 Februari 2020, 22: 25: 04 WIB | editor : Nyoman Suarna

Disdukcapil Tabanan Disidak Komisi I, Terkait Blanko e-KTP

SIDAK: Komisi I DPRD Tabanan melakukan sidak ke Kantor Disdukcapil Tabanan, Kamis (13/2). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS - Komisi I DPRD Tabanan siap mendorong Pemkab Tabanan untuk menganggarkan dana pengadaan blanko e-KTP yang selama ini jatahnya selalu terbatas dari pusat. Hal itu terungkap dalam sidak Komisi I DPRD Tabanan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabanan, Kamis (13/2).

Ketua Komisi I, I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, pihaknya hadir di Disdukcapil dalam rangka mengawasi pemerintahan, khususnya yang melayani pelayanan public, di antaranya Disdukcapil Tabanan yang melayani administrasi kependudukan. “Dimana kami lihat di Tabanan ternyata masih terkendala ketersediaan blanko,” ujarnya didampingi anggotanya I Ketut Arsana Yasa dan Dewi Trisnayanti.

Dengan demikian, pihaknya mendorong Pemkab Tabanan menganggarkan dana untuk pengadaan blanko e-KTP di daerah. Apalagi hal itu dimungkinkan oleh UU. “Akan kami dorong dalam hal pengadaan blanko oleh daerah yang dimungkinkan secara UU. Mungkin nanti pada anggaran perubahan 2020 bisa dibahas dengan TAPD,” imbuhnya.

Dia juga meminta perekaman di masing-masing kecamatan bisa dilakukan secara maksimal, di samping Disdukcapil terus melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah yang ada di Tabanan dengan menyasar pelajar yang baru memasuki usia 16 tahun. “Di samping itu kami imbau anak-anak yang sudah berumur 16 tahun agar paling lambat saat berumur 17 tahun sudah dapat KTP,” sambungnya.

Politisi PDIP asal Marga itu menambahkan, saat ini Disdukcapil telah menerbitkan 15 ribu lebih surat keterangan pengganti KTP sementara. Sedangkan masih ada 300 lebih yang siap dicetak, namun terkendala ketersediaan blanko. “Kami tidak ingin membiarkan hal ini berlarut-larut. Karena prinsipnya masyarakat harus memiliki e-KTP, bukan suket yang harus mereka perpanjang tiap 6 bulan,” tukasnya.

Di sisi lain, menurutnya, saat ini pelayanan yang dilakukan Disdukcapil sudah cukup baik. Hanya saja masih terkendala jaringan yang membuat akses sistem terkadang loading lama.

Sementara itu, Kadisdukcapil I Gusti Agung Rai Dwipayana mengatakan, pada kesempatan tersebut ada sejumlab permasalahan yang disoroti, utamanya dalam hal sarana dan prasarana. Di antaranya menyangkut alat mesin rekam, mobil keliling, gedung kantor yang bocor di bagian belakang, hingga yang paling mendasar adalah ketersediaan blanko.

“Sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 itu, diperbolehkan untuk daerah menghibahkan dananya dalam pengadaan blanko. Pengadaan blanko tetap di pusat, tetapi dananya dihibahkan dari daerah. Rencananya di perubahan kami hibahkan,” ujarnya.

Apabila memungkinkan, rencananya pihaknya melakukan pengadaan 40 ribu keping blanko yang harganya diperkirakan Rp 15 ribu per keping. “Jadi 40 ribu dikali Rp 15 ribu, ya sekitar Rp 600 juta. Sedangkan kebutuhan tiap tahun sekitar 100 ribu blanko cukup lah,” sambungnya.

Sedangkan untuk pelayanan, dia menyebutkan Disdukcapil sangat diapresiasi, karena satu-satunya OPD dengan nilai ketaatan 100.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia