Jumat, 03 Apr 2020
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Bupati Bangli akan Bersihkan Danau Batur dari Keramba Jaring Apung

21 Februari 2020, 12: 07: 30 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bupati Bangli akan Bersihkan Danau Batur dari Keramba Jaring Apung

DIBERSIHKAN: Keramba jaring apung di Danau Batur yang rencananya akan dipindahkan. (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BANGLI, BALI EXPRESS - Bupati Bangli I Made Gianyar berencana membersihkan keramba jaring apung (KJA) di Danau Batur, Kecamatan Kintamani. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan KJA yang dinilai menjadi salah satu penyebab pencemaran Danau Batur.

Gianyar kepada wartawan, Kamis (20/2) menegaskan, niatnya membuat Danau Batur bersih dari KJA bukan semata-mata menghilangkan pendapatan para pembudidaya ikan yang selama ini mengais rezeki di sana. Rencananya, KJA akan dipindah ke lahan hutan yang berada di pinggir danau. Namun terlebih dulu harus mohon pemanfaatan hutan ke pihak terkait. “Saya sudah minta Bappeda melakukan kajian, membuat masterplan serta DED (Detail Engineering Design). Bagaimana nelayan ekonominya tetap tumbuh. Danaunya tidak tercemar,” ujar Gianyar.

Secara teknis ia menjelaskan, ketika sudah ada lampu hijau soal pemanfaatan hutan di pinggir danau, maka para pembudidaya yang selama ini KJA-nya berada di danau akan dibuatkan semacam kolam di hutan pinggiran danau. Air dialirkan dari danau dengan membuat sodetan. Air danau yang masuk ke kolam bisa diatur. Sewaktu-waktu bisa ditutup.

Dengan upaya seperti itu, Gianyar yakin bisa menekan pencemaran lingkungan di Danau Batur. Sebab tidak akan ada lagi pakan atau sisa pakan ikan di danau. Sisa pakan yang ada dalam kolam bisa diangkat. Airnya bisa dikuras. Jika memungkinkan, air tersebut untuk pertanian. “Tiga sampai lima kali panen ikan, airnya dikuras. Dibuatkan penampungan untuk nyiram lahan pertanian. Sisa makanan ikan dipakai pupuk, diolah dulu,” terang Gianyar.

Bupati asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani itu menegaskan, upaya menekan pencemaran di Danau Batur yang disebabkan oleh KJK sebenarnya sudah dilakukan dengan cara lain. Misalnya dengan membatasi keberadaan KJA dan mengatur dengan sistem zonasi. Namun cara seperti itu tidak cukup efektif. 

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia