Jumat, 05 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Bahas E-hibah, DPRD Badung Rapat Bareng Eksekutif

02 Maret 2020, 23: 21: 23 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bahas E-hibah, DPRD Badung Rapat Bareng Eksekutif

RAPAT: Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung terkait e-hibah bersama pihak eksekutif, Senin (2/3). (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung menggelar rapat bersama pihak eksekutif, Senin (2/3). Rapat dengan agenda pembahasan e-hibah dan pokok pikiran (Pokir) dipimpin langsung Ketua DPRD I Putu Parwata.

Pada rapat tersebut, I Putu Parwata memutuskan hibah yang difasilitasi anggota dewan sebesar Rp 5 miliar per anggota, plus pokir Rp 1 miliar. Keputusan tersebut disambut baik anggota dewan yang hadir dalam rapat. Akan tetapi, pihak ekskutif yang hadir, yakni Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Badung I Nyoman Sujendra dan Kadiskominfo IGN Gede Jaya Saputra tak bisa bekomentar banyak. “Yang jelas kami akan laporkan dulu kepada pimpinan hasil rapat hari ini,” kata Sujendra usai rapat.

Selain memutuskan pagu hibah, rapat dewan yang juga dihadiri Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta itu, juga meminta agar masing-masing anggota dewan diberikan akses untuk menginput secara langsung daftar hibah yang difasilitasi dalam aplikasi e-hibah. Menurut Parwata, hal itu untuk memudahkan kerja pihak eksekutif. “Mohon berikan akun kepada masing-masing anggota dewan untuk mengakses e-hibah,” kata Parwata.

Parwata juga mempertegas, agar akun diamankan pihak kominfo untuk menghindari kesalahan. “Misalnya kalau pagunya Rp 5 miliar. Jika dipasang hibah melibihi dari itu, sistem secara otomatis error. Jadi tidak bisa lebih dari pagu anggaran,” kata Parwata.

Selain itu, rapat itu juga membahas terkait mekanisme pemberian hibah di tahun 2021. Hibah akan diberikan berupa barang. Misalnya untuk pembangunan pura maupun upacara yang dilakukan, semuanya akan diberikan berupa barang, tidak lagi secara gelondongan yang bisa diswakelola penerima hibah. Penerima hibah akan menerima berupa barang yang dari pemerintah melalui proses tender.

Masalah baru muncul akan hal itu. Wakil Ketua Dewan I Made Sunarta tak sependapat akan hal itu. Ketua DPC Demokrat Badung itu khawatir, penyalurhan hibah tidak dapat dilakukan seratus persen. Mengingat dalam proses tender, harga yang ditenderkan 80 persen. Jumlah tersebut akan dipotong pajak. “Itu artinya penerima hibah tidak akan menerima hibah seratus persen,” ujarnya.

Mekanisme lainnya, adalah pura wajib memiliki domisili. Terkait hal itu, anggota dewan Wayan Sandra pun angkat bicara. “Bagaimana bisa pura wajib memiliki domisili, lagian domisili hanya berlaku enam bulan. Kenapa pura harus ada surat domisili? Pura itu tidak akan pindah-pindah,” ujarnya.

Kabag Kesra I Nyoman Sujendra mengatakan, surat domisili diperlukan atas saran dari BPK. Itu untuk mencegah terjadi kesalahan. Berkaca dari masalah pemberian hibah kepada kelompok tertentu, saat pengajuan hibah berbeda dengan alamat saat menerima hibah. “Makanya penting surat domisili itu. Untuk pura kami akan koordinasikan, apakah mungkin dapat pengecualian,” kata Sujendra.

Berkenaan dengan hibah berupa barang, Sujendra mengakui hal itu untuk mempermudah masyarakat penerima hibah. “Menurut BPK, ada ketidakberdayaan penerima hibah mengelola uang. Makanya disarankan kenapa tidak diberikan hibah berupa barang saja. Makanya itu kami akomodir,” kata mantan Kabag Humas Badung tersebut.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news