Rabu, 03 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Gubernur Koster Terbitkan Edaran, Soal Pengendalian Pintu Masuk Bali

22 Mei 2020, 20: 18: 08 WIB | editor : Nyoman Suarna

Gubernur Koster Terbitkan Edaran, Soal Pengendalian Pintu Masuk Bali

Gubernur Bali Wayan Koster (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Mulai 28 Mei 2020 seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke Bali wajib melengkapi diri dengan Surat Keterangan Bebas Covid-19 yang dikuatkan dengan uji swab berbasis PCR atau rapid test yang hasilnya negatif. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, seiring kebijakan Pemerintah Pusat yang mulai melonggarkan pembatasan pada sektor transportasi atau perhubungan.

Karena itu, belum lama ini, Gubernur Bali Wayan Koster bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, memohon agar kebijakan ini bisa diterapkan bagi para pelaku perjalanan yang menuju Bali. Baik melalui jalur udara maupun darat.

Gayung bersambut, Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub RI memberikan sinyal positif, sehingga kebijakan ini akan segera diterapkan pada 28 Mei 2020. Menjelang itu, maskapai penerbangan diberikan waktu satu minggu untuk menyosialisasikan kebijakan ini.

Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, Jumat (22/5), Gubernur Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19.

Ada sembilan poin penting yang dimuat dalam surat edaran tersebut. Poin pertama terkait dengan kriteria pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Bali. Dalam poin ini disebutkan bahwa pelaku perjalanan yang diizinkan masuk ke Bali merupakan orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan, swasta, atas dasar beberapa tujuan penting.

Tujuan penting itu di antaranya dalam tugas percepatan penanganan Covid-19, kemudian pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Lalu pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting.

Kemudian pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan darurat. Lalu orang yang sedang melakukan perjalanan karena keluarga intinya seperti orang tua, suami atau istri, anak, atau saudara kandung sedang sakit keras atau meninggal dunia.

 Sedangkan untuk pekerja migran Indonesia (PMI), warga negara Indonesia, dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada poin kedua menyangkut dukungan dari pengelola maupun pemangku kepentingan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Intinya, Gubernur meminta agar kebijakan ini diterapkan sebaik-baiknya, melakukan pengendalian pelaku perjalanan secara ketat.

Pengendalian yang dimaksud adalah memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan yang menunjukkan hasil negatif dari uji swab berbasis PCR. Hasil uji swab itu disertai dengan surat keterangan yang berlaku paling lama tujuh hari terhitung saat tiba di bandara.

Poin ketiga diarahkan ke pengelola dan pemangku kepentingan di pelabuhan penyeberangan. Intinya juga sama, gubernur meminta pengelola melakukan pengendalian ketat terhadap para pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan laut.

Ketentuannya, pelaku perjalanan yang masuk ke Bali minimal menunjukkan hasil negatif dari rapid test yang dikeluarkan rumah sakit yang ditunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, atau pihak lain yang berwenang. Hasil uji ini juga disertai dengan surat keterangan yang masa berlakunya maksimal tujuh hari terhitung saat tiba di pintu pelabuhan.

Poin berikutnya, keempat, arahnya kepada manajemen maskapai penerbangan yang memiliki rute penerbangan menuju Bali. Dalam edaran itu, gubernur meminta maskapai untuk menunjuk petugas khusus untuk melakukan verifikasi surat keterangan maupun hasil negatif dari uji swab yang ditunjukkan penumpang pesawat.

Poin keempat ini juga ditujukan kepada calon penumpang pesawat. Isinya mengingatkan calon pelaku perjalanan ke Bali melalui angkutan udara untuk mengisi form aplikasi yang bisa diakses pada alamat situs https://cekdiri.baliprov.go.id serta dapat menunjukkan QRCode kepada petugas verifikasi.

Poin kelima hampir sama dengan poin keempat. Arahnya ditujukan kepada manajemen angkutan laut yang intinya diminta untuk menyiapkan petugas khusus untuk verifikasi. Begitu juga kepada penumpang angkutan laut wajib mengisi form aplikasi pada alamat situs yang sama, serta wajib menunjukkan QRCode yang diperoleh usai mengisi form aplikasi.

Poin keenam isinya kewajiban bagi para pelaku perjalanan dengan angkutan laut untuk melakukan karantina mandiri sejak tiba di wilayah tujuannya selama sisa waktu masa berlaku hasil rapid test sebelumnya, dan berkewajiban untuk melakukan rapid test kembali.

Poin berikutnya yang ketujuh, ditujukan kepada desa adat melalui paiketan pecalang agar melakukan verifikasi dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap keberadaan atau perjalanan orang untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Poin kedelapan arahnya ke bupati/wali kota se-Bali. Intinya, mereka diminta untuk memfasilitasi dan menginformasikan pengendalian perjalanan orang di pintu masuk wilayah Bali kepada seluruh masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Dan terakhir, poin kesembilan, menegaskan soal berlakunya surat edaran yang dibuat gubernur itu sendiri yakni pada 28 Mei 2020.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news