Rabu, 03 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Paska Naik Turun Iuran BPJS, Muncul Wacana Balik ke Jamkesda

22 Mei 2020, 20: 33: 02 WIB | editor : Nyoman Suarna

Paska Naik Turun Iuran BPJS, Muncul Wacana Balik ke Jamkesda

NAIK : Iuran BPJS naik lagi. (DOK.JAWA POS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXRESS – Belum lama ini pemerintah pusat mengumumkan akan menaikkan kembali besaran iuran BPJS. Rencana ini tidak berselang lama sejak besaran iuran BPJS diturunkan seperti semula, mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan yang efektif berlaku pada awal tahun ini.

Rencana kenaikan iuran BPJS yang muncul di tengah pandemi Covid-19 berbekal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang diteken langsung Presiden Joko Widodo ini tidak ayal menuai banyak respons. Tentu bikin kaget banyak pihak.

Namun di luar keterkejutan tersebut, pemerintah pusat juga memunculkan rencana untuk menghapus kelas peserta BPJS. Nantinya, tidak ada lagi Kelas I, Kelas II, dan Kelas III lagi. Yang ada hanya kelas tunggal.

Rencana itu kabarnya mengemuka saat rapat tingkat menteri. Bahkan kini, wacana itu tengah menjadi bahan diskusi di DPR RI. Itu diakui anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, Jumat (22/6).

“Sekarang jadi bahan diskusi dan debat di internal DPR RI. Yang jelas rencana ini jadi catatan kami di Komisi IX,” ujar Kariyasa Adnyana.

Selain opsi tersebut, dia menyebutkan, ada juga yang menyuarakan agar sistem penyelenggaraan BPJS dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Sama seperti pola yang diterapkan saat diberlakukannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Ada juga opsi untuk balik lagi ke Jamkesda,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, kenaikan iuran BPJS yang diterapkan lagi oleh pemerintah pusat tidak dipungkiri menuai banyak tanggapan. Tidak sedikit yang mengecam karena keputusan itu dilakukan di tengah masyarakat yang sedang dihadapkan persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19.

“Saya secara pribadi melihatnya (keputusan menaikkan iuran), ini tidak mengena dari sisi etik. Sebab naik di tengah suasana masyarakat lagi kesusahan karena wabah Covid-19,” jelasnya.

Soal penghapusan kelas peserta BPJS, begitu juga dengan opsi untuk kembali pada pola Jamkesda, menurutnya, perlu melalui pertimbangan. Termasuk kalau memang nantinya akan diterapkan sesuai rencananya secara bertahap, dari 2021 mendatang sampai setahun kemudian.

“Karena kebijakan ini tentu perlu diimbangi dengan kesiapan rumah sakit juga. Khususnya ruang rawat inap. Kalau pelayanan kesehatannya sama, standar semua. Makanya istilahnya kelas tunggal atau kelas standar JKN,” sebut politisi asal Busung Biu, Buleleng, ini.

Kariyasa menyebutkan, pada prinsipnya kelas standar menerapkan satu pelayanan kesehatan yang seragam kepada seluruh pesertanya. Tentu, standar tersebut harus sama, sesuai prinsip ekuitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Demikian halnya dengan opsi untuk balik ke Jamkesda, dengan pertimbangan biaya yang relatif murah. Kalaupun ada peserta yang mau cari ruang rawat di atas kelas III, harus siapkan dana tambahan sendiri.

“Apapun opsinya itu, jalan masih panjang. Apalagi saat situasi seperti sekarang, semua pihak lagi fokus ke penanggulangan Covid-19. Mana sistem yang terbaik, ini harus dipikirkan terlebih dulu. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan,” tukas mantan anggota DPRD Bali ini.

Karena itu, usai masa reses, rencana peniadaan kelas peserta BPJS atau opsi kembali ke sistem Jamkesda, akan dibahas bersama Komisi IX dengan pihak terkait. Khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS selaku penyelenggara.

“Kebetulan kami di Komisi IX ingin meninjau progress soal penanggulangan Covid-19 ini. Termasuk belakangan ini, pelonggaran PSBB. Mungkin di kesempatan itu, BPJS akan diundang juga. Karena bagaimanapun, perubahan sistem penerapan BPJS ke depannya ini mengharuskan adanya revisi undang-undang,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sesuai ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan Bukan Pekerja (BP) di masing-masing kelas mengalami kenaikan. Kenaikan ini efektif berlaku mulai 1 Juli 2020. Kecuali iuran di kelas III yang baru akan diterapkan mulai 2021 mendatang.

Untuk iuran Kelas I, dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu. Kelas II, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan Kelas III, dari Rp 25.500 menjadi Rp 35 ribu. Artinya, sampai dengan akhir tahun ini, peserta Kelas III masih membayar iuran per bulan sebesar Rp 25.500.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news