Rabu, 03 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Pemprov Bali Tunjuk Belasan Faskes untuk Uji Swab dan Rapid Test

23 Mei 2020, 09: 05: 52 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemprov Bali Tunjuk Belasan Faskes untuk Uji Swab dan Rapid Test

Dewa Made Indra. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Mulai 28 Mei 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberlakukan kebijakan khusus kepada tiap pelaku perjalanan yang datang ke Bali. Baik yang menggunakan angkutan udara maupun darat, wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.

Surat keterangan bebas Covid-19 ini wajib disertai dengan hasil swab berbasis PCR yang negatif bagi penumpang pesawat. Hasil rapid test yang negatif atau nonreaktif bagi penumpang yang menggunakan angkutan darat.

Terkait itu, di saat yang bersamaan Pemprov Bali juga sedang mengantisipasi kemungkinan permintaan uji swab dan rapid test yang meningkat. Khususnya bagi mereka yang akan melakukan perjalanan keluar Bali. Karena itu, beberapa fasilitas pemeriksaan ditunjuk untuk melayani kepentingan itu.

Ini seperti diungkapkan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Bali, Dewa Made Indra, Jumat kemarin (22/5).

“Ketika Gubernur Bali menetapkan kebijakan ini, tentu kami di Gugus Tugas menyiapkan sisi teknisnya. Begitu juga untuk layanan pemeriksaan swab berbasis PCR maupun rapid test,” ujar Dewa Indra.

Dia menguraikan, khusus untuk uji swab berbasis PCR, Pemprov Bali menunjuk Laboratorium di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana (RS PTN Unud). “Laboratorium di rumah sakit ini kami tunjuk untuk memberikan layanan kepada pelaku perjalanan yang memerlukan uji swab,” sebutnya.

Kemudian, untuk layanan rapid test jumlahnya jauh lebih banyak. Setidaknya, Pemprov Bali menunjuk belasan fasilitas kesehatan. Mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten.

Untuk di tingkat provinsi, Pemprov menunjuk UPT Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan (Diskes) Bali. Selanjutnya di Kota Denpasar, Pemprov menunjuk semua Puskesmas yang ada di Denpasar.

Lalu di Kabupaten Badung, ada dua Puskesmas yang ditunjuk. Yakni Puskesmas Kuta I dan Mengwi I. Begitu juga dengan Kabupaten Gianyar, di RS Sanjiwani dan RS Payangan.

Di Kabupaten Tabanan, Pemprov menunjuk Puskesmas Tabanan III. Di Bangli, Puskesmas Bangli I. Di Klungkung, Puskesmas Klungkung I. Karangasem, Puskesmas Karangasem I. Di Buleleng, Puskesmas Buleleng I. Lalu di Jembrana, Puskesmas Jembrana I.

“Seluruh fasilitas kesehatan yang ditunjuk itu akan melayani permintaan surat keterangan yang disertai dengan rapid test. Fasilitas yang ditunjuk ini tentu akan berkembang. Sesuai dinamika di lapangan. Seperti penunjukan rumah sakit rujukan untuk merawat pasien positif Covid-19. Begitu juga dengan laboratorium,” jelasnya.

Sekda Provinsi Bali ini juga menjelaskan soal mengapa kebijakan terkait surat keterangan bebas Covid-19 antara penumpang angkutan udara dan darat berbeda. Menurutnya, ada beberapa hal teknis yang menjadi pertimbangan terkait perbedaan itu.

Salah satunya, jumlah pelaku perjalanan melalui angkutan darat relatif lebih banyak jumlahnya. Di samping itu, intensitas perjalanan melalui jalur darat relatif tinggi.

“Sehingga secara teknis, untuk mendapatkan uji swab agak sulit. Meski begitu, pintu masuk Bali akan tetap kami jaga maksimal. Dan kebijakan ini juga untuk merespon situasi nasional saat ini. Yang mulai mengurangi pembatasan di bidang transportasi,” jelasnya.

Masih soal surat keterangan, Dewa Indra menyebutkan kebijakan bagi para pelaku perjalanan untuk menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 ini juga sebagai bagian dari antisipasi upaya pemalsuan. Ini dia ungkapkan saat menjawab sikap Gugus Tugas terkait surat keterangan paslu yang pelakunya kini ditangkap Polisi.

“Sebetulnya, ini sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian. Karena konteksnya pidana. Tapi itu pertama. Kasusnya sudah ditangani pihak Kepolisian. Selanjutnya, kami berupaya mencegahnya,” kata Dewa Indra seraya menyebutkan kebijakan surat keterangan dengan dilampirkan hasil uji swab atau rapid test negatif Covid-19 sebagai bagian dari upaya mencegah hal tersebut terulang lagi.

Sebab, sambung dia, kebijakan ini bukan saja menyertakan hasil uji negatif. Baik melalui uji swab maupun rapid test. Namun disertai juga dengan mengisi data diri di https://cekdiri.baliprov.go.id. Termasuk pekerjaan dan rencana perjalanannya.

“Kalau kewajiban ini tidak dipenuhi, sekalipun bawa rapid test, tidak bisa. Karena nanti dibuktikan lagi dengan QR Code yang diperoleh setelah mengisi data diri. Jadi sebenarnya, screening ke Bali ada dua,” tegasnya.

Pihaknya tidak memungkiri, dinamika dari penerapan kebijakan ini akan mulai terasa setelah Idul Fitri. Sebab, sesuai perkiraan pihaknya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, pasca Idul Fitri biasanya terjadi arus balik.

“Ini akan ditindaklanjuti dengan membahasnya bersama Pemkab Jembrana dan Banyuwangi. Saat ini sedang dilakukan penjajakan oleh Dishub Bali dengan Pemkab Banguwangi. Nanti akan ditindaklajuti dengan pertemuan di Gilimanuk,” sebutnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news