Rabu, 08 Jul 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Krematorium Tuka Tuai Keberatan, DPRD Badung Lakukan Komunikasi

02 Juni 2020, 19: 11: 46 WIB | editor : Nyoman Suarna

Krematorium Tuka Tuai Keberatan, DPRD Badung Lakukan Komunikasi

BERKAS: Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima berkas keberatan keberadaan krematorium di Desa Adat Tuka dari perwakilan warga, Selasa (2/6). (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan segera melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait, sehubungan adanya keberatan dampak krematorium di Desa Adat Tuka. Hal itu disampaikan setelah menerima sejumlah krama desa adat yang menolak keberadaan krematorium di wilayah Tuka, Selasa (2/6).

Menurut politisi PDI Perjuangan dapil Kuta Utara tersebut, keberadaan krematorium di Desa Adat Tuka, diketahui sebelumnya, sudah menjadi kesepakatan desa adat. Terlebih ada manfaat bagi desa adat. “Banyak hal positif yang melatarbelakangi pendirian krematorium tersebut. Selain menjadi baga utsaha desa adat yakni salah satu unit usaha, keberadaan krematorium ini juga sangat membantu warga terutama mayat tanpa identitas,” katanya.

Namun saat ini ternyata ada keluhan atau keberatan dari sebagian warga. Parwata yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung menegaskan, akan melakukan langkah cepat. “Kami akan ambil langkah cepat dengan melakukan komunikasi, baik kepada pihak yayasan, pengurus desa adat, termasuk warga yang menolak keberadaan krematorium tersebut,” ujarnya.

Walau begitu, Parwata minta agar persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan secara internal dulu. "Sebagai pemerintah, kami harapkan ada komunikasi di dalam dulu. Yan cara raos nak Bali, berung da aba pesu. Pragatang jumah. (Seperti istilah Bali, luka jangan dibawa keluar. Selesaikan di rumah, Red). Bila perlu kami hadir untuk memfasilitasi," katanya.

Sementara, warga Tuka yang diwakili sembilan krama dengan mengatasnamakan 462 warga, menyatakan keberatan atas dampak krematorium di wilayahnya. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan saat pertemuan dengan Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut.

Pertama warga atau krama belum sepenuhnya sepakat terhadap pendirian krematorium tersebut. “Banyak warga yang walkout saat rapat, termasuk banyak yang tak datang,” ujar salah satu perwakilan krama Gusti Ngurah Darmadi.

Pertimbangan penolakan lainnya menyangkut leteh (kotor) wilayah karena didatangi oleh jenazah yang akan dikremasi dari wilayah lainnya. “Leteh ini merupakan kotor secara niskala yang mempengaruhi psikologi masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, persoalan protokol kesehatan. Saat ini banyak kendaraan dan orang yang datang untuk ikut dalam upacara kremasi tersebut. “Di saat Covid-19 ini, tentu saja sangat tidak pas,” tegasnya.

Pertimbangan lain, katanya, krematorium tak boleh dibangun dekat dengan pemukiman. Yang ada sekarang, krematorium justru dekat dengan pemukiman.

Dalam masa komunikasi tersebut, Gusti Ngurah Darmadi minta operasional krematorium tersebut dihentikan. “Kami harap dihentikan dulu, sebelum ada titik temu,” tegasnya.

Pada akhir pertemuan itu, Gusti Ngurah Darmadi menyerahkan keberatan secara tertulis yang ditandatangani oleh 462 krama Tuka. Berkas keberatan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Putu Parwata.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news