Rabu, 08 Jul 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Kasus Ngaben Sudaji Berpeluang SP-3, Kejaksaan Kembalikan Berkas

02 Juni 2020, 21: 00: 20 WIB | editor : Nyoman Suarna

Kasus Ngaben Sudaji Berpeluang SP-3, Kejaksaan Kembalikan Berkas

DISKUSI: Tim Hukum Gede S, dari Berdikari Law Ofice yang dipimpin Gede Pasek Suardika berdiskusi di Radio Guntur FM, Selasa (2/6) siang. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Polres Buleleng memberi sinyal akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) terkait kasus ngaben dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan yang menjerat tersangka Gede S. Namun, penghentian kasus yang mengehbohkan publik dalam sebulan terakhir ini bisa dilakukan jika fakta hukum menjamin dikeluarkannya SP-3.

Kabag Ops Polres Buleleng Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma menjelaskan, peluang dikeluarkannya SP-3 tetap ada, selama fakta hukum menjamin. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengeluarkan SP-3berdasarkan desakan dari pihak tertentu.

“Kami dari kepolisian tidak mau menerbitkan SP-3 hanya karena adanya desakan tertentu. Peluang SP-3 itu tetap ada. Kami masih menunggu dari Kejaksaan, seperti apa nanti petunjuknya. Kalau bisa dipenuhi, tentu akan kami penuhi sehingga kasus bisa tetap berlanjut,” jelas Kompol Wiranata saat ditemui Selasa (2/6) siang.

Sementara itu Tim Kuasa Hukum dari Bedikari Law Office, Gede Pasek Suardika meminta agar Polres Buleleng segera menghentikan kasus yang sudah menyita perhatian public sejak sebulan terakhir ini. Pria yang akrab disapa GPS ini mengajak agar tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan bisa diwujudkan dalam penanganan kasus ini.

“Dari aspek ketiga ini kami ajak bersama-sama. Kasus ini dihentikan saja. Kenapa? Kalau ini berlanjut dalam mekanismenya wajar sampai pengadilan, kasasi, justru itu manfaatnya tidak terlalu besar bagi hukum dan masyarakat,” ujar GPS.

Sambung GPS, pihaknya pun memilih untuk tidak melakukan praperadilan. Meskipun sebenarnya ruang praperadilan sangat terbuka sekali. Sebab, mantan ketua Komisi III DPR RI ini melihat surat-surat yang dikeluarkan pihak kepolisian selama proses penyelidikan, disebutnya sangat tidak pruden.

 “Jadi antara surat penangkapan, surat SPDP dan surat pemberitahuan tersangka itu berbeda pasal. Ada dua pasal, ada satu pasal. Padahal kan orang dihukum atau tidak, ya karena pasal itu. Tetapi kami memilih tidak ke sana (praperadilan, Red),” jelas GPS.

GPS tak ingin kasus ini menimbulkan eskalasi yang semakin tinggi akibat disparitas penanganan yang sangat berbeda oleh kepolisian di Buleleng, di Denpasar, Gianyar maupun kabupaten lain di Indonesia. Kasus kerumunan yang dilakukan masyarakat lain di tengah pandemi tidak ada memproses sampai pidana.

“Kami sudah melakukan upaya dan solusi terbaik agar kasus ini dihentikan. Tetapi, kalau berlanjut secara hukum, ya tentu kami akan tangani secara profesional. Kalau itu mekanisme hukum, tentu berbicara alat bukti, apakah ada niat jahat dalam upacara (ngaben, Red) itu,” imbuhnya.

Pihaknya berharap agar penentuan tersangka oleh pihak kepolisian tidak berdasar kasus tersebut viral atau tidak. “Kalau viral dan pemberitaan masif dijadikan alasan dasar hukum, ya bahaya sekali. Nanti kalau ada yang tidak viral, tetapi pelanggaran pidana tidak diproses, karena tidak ada yang melihat, kan tidak bagus. Hukum itu tidak ada urusan viral atau tidak viral, tetapi memenuhi unsur atau tidak,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantra mengatakan, pasal yang disangkakan oleh penyidik Polres Buleleng itu dinilai tidak memenuhi formil dan materill. Namun demikian kejaksaan nantinya akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polres Buleleng agar unsur pasal yang disangkakan dapat terpenuhi, sehingga kasus bisa segera P-21.

 “Pasal yang digunakan kan 14 ayat (1), tim dikejaksaan menilai unsur pasal yang disangkakan itu belum terpenuhi. Sehingga berkasnya kami kembalikan (P-18). Administrasi P-18 sudah dikirim ke penyidik Polres. Sementara petunjuk untuk penyidik, sedang dirumuskan oleh tim di kejaksaan,” terang Jayalantra saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Seperti diketahui, pihak penyidik Polres Buleleng mesangkakan Gede S dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara serta denda Rp 100 juta.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news