Rabu, 08 Jul 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Gubernur Koster: Mulai Jumat, ASN di Pemprov Bali Ngantor Lagi

03 Juni 2020, 19: 21: 27 WIB | editor : Nyoman Suarna

Gubernur Koster: Mulai Jumat, ASN di Pemprov Bali Ngantor Lagi

GUBERNUR : Gubernur Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (kanan), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengumumkan edaran terkait sistem kerja ASN dalam tatanan kehidupan era baru di instansi pemerinta (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Meski tidak mengikuti skenario new normal atau tatanan kehidupan normal baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada bulan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali nyatanya akan memulai aktivitas birokrasi di lingkungan pemerintahan seperti sedia kala, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Itu pun dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Hal ini mulai dilakukan, Jumat (5/6). Dengan kata lain, mulai hari Jumat Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai masuk kantor dengan sistem kerja yang didasari Keputusan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sistem kerja ASN di Pemprov Bali ini dijabarkan lagi dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 730/9899/MP/BKD. Edaran yang terbit pada 2 Juni 2020 itu diumumkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (3/6), dalam keterangan yang disampaikan di rumah dinasnya, Jayasabha.

“Untuk tanggal 5 Juni ini hanya berlaku bagi instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Belum berlaku untuk sektor-sektor yang menyelenggarakan pelayanan lainnya, seperti pendidikan. Kemudian juga industri, perdagangan, dan sebagainya. Jadi masih terbatas pada kantor pemerintah,” tegas Koster.

Dia menjelaskan, kebijakan ini dilaksanakan karena sudah menjadi arahan dari Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). “Jadi harus dilaksanakan di daerah, tetapi terbatas di lingkungan pemerintahan saja,” imbuhnya.

Adapun dasar dari surat edaran itu merujuk pada keputusan dan surat edaran tiga menteri. Di antaranya Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kemudian, Surat Edaran Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Serta Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Ditambah dengan Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Surat edaran itu menekankan enam poin penting dari sisi pelaksanaannya. Di poin pertama, pimpinan instansi, lembaga, atau unit kerja diwajibkan membentuk tim penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan kerjanya. Melakukan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat kerja untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.

Selanjutnya, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses, serta hand sanitizer di setiap pintu masuk ruangan. Memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai, dan PNS/masyarakat yang dilayani agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan.

Kemudian, menyiapkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan di tempat yang ditentukan. Mewajibkan pegawai dan masyarakat yang dilayani menggunakan masker. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal satu meter. Meminimalkan kontak dengan masyarakat yang dilayani. Mencegah kerumunan masyarakat yang dilayani. Serta wajib memastikan pegawainya tidak ada yang terinfeksi Covid-19.

Sedangkan di poin kedua yang ditujukan kepada para pegawai, diwajibkan untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum berangkat bekerja. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut dengan tangan.

Selanjutnya, tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter. Menggunakan masker saat berangkat kerja, selama berada di tempat kerja dan pulang kerja. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Serta, mengingatkan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker.

Poin ketiga ditujukan untuk masyarakat yang mengajukan permohonan layanan publik. Beberapa ketentuan mengenai kewajiban yang mesti diikuti pemohon layanan publik tidak jauh beda dengan yang berlaku bagi para pegawai yang menjalankan layanan publik.

Adapun ketentuannya mulai dari memastikan kondisi kesehatannya sebelum berangkat ke tempat pelayanan. Pakai masker, cuci tangan dan tidak menyentuh area wajah wajah seperti mata, hidung dan mulut. Serta memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain. Bedanya, dari sisi penggunaan masker. Masyarakat yang datang tanpa menggunakan masker diminta untuk tidak dilayani.

“Jadi pemerintah melakukan pengetatan. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak mendapatkan pelayanan. Tolong ini digarisbawahi,” tegas Koster.

Poin berikutnya yang keempat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin.

Poin kelima, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII agar menyesuaikan  pelaksanaan sistem Tatanan Kehidupan Era Baru dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Bali dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Poin terakhir, yang keenam, surat edaran tersebut mulai berlaku pada 5 Juni 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, menyesuaikan perkembangan situasi pusat dan daerah.

Disinggung mengenai sistem kerja yang akan diterapkan nantinya, Koster menyebutkan akan segera diatur Sekda Provinsi Bali. Namun dia memberikan gambaran, polanya akan dilakukan dengan menerapkan pergantian petugas. Ini untuk menerapkan ketentuan jaga jarak fisik.

“Kalau tadinya dalam satu ruangan ada empat orang, sekarang dua orang. Jadi bergantian. Tapi pelayanan itu tetap jalan. Karena yang ganti itu orang di sektor yang sama,” jelasnya.

Selain lingkungan pemerintahan, Koster menyebutkan, sektor perbankan juga akan memulai operasionalnya dengan sistem kerja yang sama. Namun dia menegaskan, operasional perbankan wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Saat ditanya soal kesimpangsiuran mengenai sektor pariwisata di Bali yang akan dibuka kembali, Koster menegaskan sampai saat ini pihaknya belum akan membuka sektor yang satu ini.

“Kalau untuk pariwisata kami masih berhitung. Dan saya kira masih lama. Karena risikonya sangat besar. Dan saat ini penerbangan antarnegara juga belum dibuka. Pariwisata masih jauh,” jawabnya.

Dia juga menjelaskan soal mengapa Bali tidak masuk dalam rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Nasional ke dalam 102 daerah yang bisa menerapkan New Normal. Padahal belum lama ini, Bali mendapatkan apresiasi karena tingkat kesembuhannya yang tinggi, serta penanganannya dipandang baik.

Koster menjelaskan, sesuai arahan Ketua Gugus Tugas Nasional, daerah yang diprioritaskan pada tahap pertama penerapan New Normal adalah kabupaten/kota yang sama sekali tidak terjangkit Covid-19 atau zero case.

“Kalau Bali, kabupaten kotanya kena semua. Memang tingkat kesembuhannya tinggi, tapi belum layak untuk dibuka sekarang ini. Kami akan evaluasi pada hari-hari mendatang. Dan kami sudah punya data calon-calon daerah yang mana akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan tatanan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19,” tukas Koster seraya menegaskan, saat ini pihaknya sedang menyusun protokol tatanan kehidupan Bali Era Baru untuk semua sektor.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news