Sabtu, 11 Jul 2020
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Terkait Pembakaran Bendera, PDIP Se-Bali Buat Pengaduan ke Polisi

28 Juni 2020, 19: 42: 47 WIB | editor : Nyoman Suarna

Terkait Pembakaran Bendera, PDIP Se-Bali Buat Pengaduan ke Polisi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dan Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Bali, Tjokorda Gede Agung. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Reaksi pengurus dan kader PDIP terkait insiden pembakaran bendera partai mereka dalam demo terkait RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu belum reda. Bahkan di Bali, seluruh pengurus maupun kader rencananya akan membuat pengaduan secara serentak ke Polda Bali sampai ketingkat polres di masing-masing kabupaten/kota.

Pengaduan itu rencananya dilakukan, Senin (29/6), disesuaikan dengan jenjang kepengurusan. DPD PDIP Bali dan fraksinya di DPRD Bali akan membuat pengaduan ke Polda Bali. Sementara tingkat DPC bersama dengan fraksinya di masing-masing DPRD kabupaten/kota akan membuat pengaduan di polres setempat.

Agenda tersebut dibenarkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya. Dia menyebutkan, apa yang dilakukan seluruh pengurus maupun kader PDIP di Bali, merupakan tindak lanjut atas perintah harian Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sesuai perintah harian tersebut, partai telah memutuskan untuk menempuh upaya hukum terkait insiden pembakaran bendera PDIP dalam demo di depan gedung DPR RI.

“Tujuan utamanya, kami menempuh jalur hukum. Karena Indonesia ini negara hukum. Tentu kami ingin Polri memproses secara hukum pelakunya. Mencari dalangnya siapa. Serta mendorong prosesnya dilakukan secara terbuka,” tukas Dewa Jack, sapaan Dewa Made Mahayadnya, Minggu (28/6).

Menurutnya, pengaduan ini dilakukan secara serentak oleh seluruh pengurus dan kader partai. Itu sebabnya, pihaknya melakuan pengaduan masyarakat ke pihak kepolisian. Karena lokus atau tempat kejadian pembakaran itu di Jakarta.

 “Ini dalam bentuk pengaduan masyarakat. Dan masyarakatnya kebetulan pengurus dan kader PDIP. Yang ingin kami adukan adalah dugaan mengenai pembakaran bendera partai kami, PDIP, di muka umum secara terang-terangan. Itu yang tidak kami terima,” sambungnya.

Kemudian, sambungnya, dugaan mengenai tindak pidana bahwa dalam aksi itu terjadi upaya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan.

“Dugaan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat 2 dan atau Ayat Pasal 45 Ayat 2 dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tukasnya.

Pengaduan ini, sambung dia, mungkin menjadi respon lanjutan terhadap insiden pembakaran bendera PDIP dan penyebutan PKI. Sebelumnya, respon secara spontan sudah dilakukan masing-masing kader dengan memasang gambar di masing-masing media sosial. Serta menjadikannya gambar profil di aplikasi pesan singkat mereka.

“Sebutan itu (PKI), lagu lama yang terus diputar ulang. PDIP dikatakan PKI, termasuk pembakaran itu. Kami ingin tegaskan, kami ini partai resmi, diakui undang-undang. Punya pengurus, punya kader. Kami partai sah yang mengikuti pemilu. Ini yang ingin kami sampaikan ke masyarakat secara luas,” tegasnya.

Rencana pengaduan ini juga sudah disepakati dalam rapat yang dilakukan DPD PDIP Bali dengan melibatkan seluruh pengurus DPC, Sabtu (27/6). Seperti dikatakan Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Bali, Tjokorda Gede Agung, rapat tersebut menindaklanjuti perintah ketua umum PDIP terkait insiden pembakaran bendera.

 “Dipimpin Pak Ketua DPD. Intinya, beliau menekankan agar persoalan ini diusut melalui proses hukum,” tukas Tjok Agung dalam keterangan secara terpisah.

Salah satunya yang menjadi penekanan dalam perintah itu agar seluruh kader merapatkan barisan, menjaga atribut partai serta menjaganya. Serta yang terpenting, merespon aksi pembakaran bendera PDIP itu dengan menempuh upaya hukum.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news