Sabtu, 11 Jul 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Soal Aksi PDIP, Koster : Ini Tanggung Jawab Kader

29 Juni 2020, 21: 24: 07 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Aksi PDIP, Koster : Ini Tanggung Jawab Kader

ilustrasi (DOK.JAWA POS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sesuai rencana, jajaran pengurus dan kader PDIP di Bali mengajukan pengaduan masyarakat terkait pembakaran bendera partai mereka ke kantor polisi, Senin (29/6). Pengaduan itu dilakukan secara serentak dan berjenjang, dari tingkat DPD sampai ke sembilan DPC kabupaten/kota.

Sekalipun peristiwa pembakaran bendera PDIP itu terjadi dalam demo RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI, namun pengaduan justru dilakukan sampai keluar daerah, termasuk di Bali.

 “Ini merupakan bentuk dukungan dan harus didukung, supaya di Bali juga tidak ada yang begituan,” kata Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster,  usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Bali dalam kapasitasnya sebagai Gubernur, Senin (29/6).

Saat disinggung apakah pengaduan ini dilakukan atas arahan atau instruksi DPP, Koster menepisnya. “Nggak. Ini tanggung jawab kami sebagai pengurus dan kader partai,” sebutnya.

Karena itulah, selaku pimpinan partai di tingkat provinsi, dirinya mengeluarkan instruksi untuk melakukan pengaduan ke kantor polisi. Meminta pihak Kepolisian mengusut dan menindak pelaku pembakaran bendera PDIP. Serta yang melakukan pelecehan terhadap Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Pelaku dan dalangnya harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Saat disinggung soal pandangannya mengenai RUU HIP, Koster tak banyak berkata-kata. Sambil lalu dia mengatakan, “Tanya sama DPR-nya.”

Masih terkait insiden pembakaran bendera PDIP, Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, memberikan keterangan yang tidak jauh beda.

Ditemui sebelum memimpin sidang paripurna di DPRD Bali, Adi Wiryatama menyebutkan, partainya diakui secara hukum, memenuhi ketentuan undang-undang dan menjadi peserta pemilu. Sehingga tindakan pembakaran atribut partainya tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Kalau ini dibiarkan, terus nanti partai yang lain juga bisa seperti itu. Sekarang PDIP. Nanti Golkar. Nanti Demokrat. Apa jadinya? Ini pilar demokrasi harus ditegakkan. Undang-undang harus ditegakkan,” tegas politisi yang juga ketua DPRD Bali ini.

Karena itu, pihaknya mendorong aparat kepolisian menindak oknum yang melakukan pembakaran bendera partainya. “Kami ingin aparat menindak oknum yang melakukan hal-hal yang merusak tatanan demokrasi dan NKRI ini. PDIP tidak ingin bermusuhan dengan siapa-siapa,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pengaduan yang dilakukan pengurus dan kader PDIP di Bali sebagai respon atas perintah harian Ketua Umum PDIP yang menggarisbawahi agar persoalan ini diserahkan pada proses hukum.

“Kami ini partai berdaulat. Daripada anak-anak kami (kader PDIP) melakukan hal-hal sesuai keinginan sendiri, kan kacau? Makanya Ibu Ketua Umum mengarahkan agar setiap kader taat hukum. Dan inilah (pengaduan) jalurnya yang terbaik,” jelasnya.

Soal PDIP disebut PKI? “Apalagi itu. Tahu PDIP nggak. Kalau nggak tahu jangan ngomong,” ujarnya agak sengit.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news