Rabu, 12 Aug 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Fraksi Golkar Soroti Akses Kesempatan Kerja dan Pertanian

07 Juli 2020, 00: 12: 59 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Fraksi Golkar Soroti Akses Kesempatan Kerja dan Pertanian

PANDANGAN: Wayan Rawan Atmaja, Made Dauh Wijana, dan Wayan Gunawan (kiri-kanan), saat mempertajam pandangan mereka terkait rencana Pemprov Bali menerapkan Tatanan Kehidupan Era Baru.

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemprov Bali sedang bersiap menerapkan tatanan kehidupan era baru. Sesuai rencana, penerapan tahap awal akan dilakukan di tingkatan local mulai Kamis mendatang (9/7).

Terkait itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali mendorong Pemprov Bali mengimbangi rencana tersebut dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan.

Fraksi ini juga mengingatkan komitmen Gubernur Bali Wayan Koster, terkait penguatan fundamental ekonomi Bali yang akan ditempuh dengan mengangkat sektor pertanian sebagai penyeimbang sektor pariwisata yang sekarang ini lagi lumpuh.

Dua hal ini dipertajam Fraksi Partai Golkar Bali usai sidang paripurna yang berlangsung Senin kemarin (6/7). Ada beberapa pertimbangan yang melatari dua hal itu menjadi catatan penting Fraksi Golkar, sehingga perlu didorong.

Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja saat ditemui di ruang fraksinya mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan. Ada yang kena pemutusan hubungan pekerjaan. Ada yang dirumahkan.

“Kami memandang, dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru, penerapan protokolnya harus dibarengi dengan dibukanya kembali kran lapangan pekerjaan dan usaha. Tidak cukup juga dengan protokol kesehatan saja. Soal perekonomian di Bali juga harus ditumbuhkembangkan juga,” tukas Rawan.

Selain sektor usaha dan lapangan pekerjaan, pihaknya juga mengingatkan soal komitmen Gubernur Bali yang akan menyeimbangkan fundamental perekonomian dengan mengangkat kembali sektor pertanian. “Anggaran sektor pertanian masih kecil. Minimal lima persen dari APBD Bali yang harus dianggarkan untuk pertanian,” tukasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana yang juga ada di ruang Fraksi Golkar, memberikan pandangan yang sama. Menurut dia, selama pandemi Covid-19 terjadi, tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami perlambatan.

Sampai dengan Mei 2020 lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 1,14 persen sebagaimana catatan Bank Indonesia. “Mungkin Juni sudah bertambah. Apalagi belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. WHO saja belum ada memberikan informasi. Jadi, dalam situasi seperti ini, kami rasa, antara masalah kesehatan dengan perekonomian jangan dipertentangkan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, persoalan di dua sektor itu harus dijalankan secara bersamaan. Tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara disiplin sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dan, diimbangi dengan upaya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.

“Begitu juga dengan pertanian. Ini juga harus dihidupkan. Anggarannya di APBD juga perlu ditingkatkan. Minimal lima persen dari APBD,” ujarnya.

Selama ini, sambung dia, antara sektor pariwisata dan sektor pertanian di Bali ibaratnya ‘benci tapi rindu’.

“Ketika pariwisata maju, pertanian tidak dapat perhatian. Begitu pariwisata jatuh, pertanian baru dilirik lagi. Harusnya antara pariwisata dan pertanian jalan beriringan. Dua-duanya harus saling menunjang untuk perekonomian Bali,” tegasnya.

Rawan Atmaja mengatakan, soal anggaran pertanian minimal lima persen dari APBD itu akan dikawal pihaknya di Fraksi Partai Golkar. Paling tidak upaya itu akan dimulai dalam pembahasan APBD Perubahan tahun ini.

“Kami coba melalui Banggar (Badan Anggaran) agar bisa diperjuangkan. Kami juga upayakan untuk meyakinkan fraksi-fraksi lainnya untuk mengangkat anggaran untuk sektor pertanian,” pungkasnya.

Soal dua sorotan utama Fraksi Partai Golkar di DPRD Bali ini sejatinya sudah sempat dipaparkan dalam pandangan umum fraksi, saat menanggapi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana 2019 dan Rancangan Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P).

(bx/hai/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news