Rabu, 12 Aug 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Dewan Dorong Pemkab Gratiskan Rapid Test Sopir Logistik

07 Juli 2020, 19: 37: 10 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Dewan Dorong Pemkab Gratiskan Rapid Test Sopir Logistik

RAKER : Suasana rapat kerja Komisi I, II, dan IV DPRD Tabanan, bahas masalah rapid test untuk sopir, Selasa (7/7). (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – DPRD Tabanan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk bisa memfasilitasi rapid test bagi para sopir angkutan logistik secara gratis. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I, II, dan IV DPRD Tabanan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tabanan, Dinas Kesehatan Tabanan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Selasa (7/7) via Zoom Meeting.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerja pihaknya ke Jembrana, diketahui jika Pemkab Jembrana menggratiskan biaya rapid test bagi sopir angkutan logistik dengan dana yang bersumber dari APBD.

Sehingga, pihaknya pun mendorong Pemkab Tabanan bisa melakukan hal yang sama, sebab pihaknya menyadari jika kondisi yang terjadi saat ini membuat masyarakat utamanya yang berprofesi sebagai sopir angkutan logistik terbebani.

“Saat ini sopir angkutan logistik diwajibkan membekali diri dengan surat keterangan hasil rapid test negatif, sedangkan biaya untuk rapid test itu berkisar dari Rp 280 ribu sampai Rp 300 ribu. Dan, rata-rata para sopir ini sekali berangkat dapat ongkos Rp 600 ribu, ini bagi mereka sangat berat sekali,” tegasnya.

Politisi PDIP asal Kerambitan itu pun meminta semua pihak untuk ikut memikirkan solusi atas kondisi tersebut, lantaran hal itu bisa berpengaruh pada distribusi hasil bumi yang ada di Tabanan. “Estimasinya sopir angkutan logistik di Tabanan ada 100 orang, dan berangkat dua kali dalam satu bulan, jadi kira-kira dibutuhkan biaya Rp 60 Juta per bulan karena surat keterangan hasil rapid test berlaku dua minggu,” tukasnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sebuah fenomena yang sebenarnya sangat penting untuk kedepannya dibuatkan sebuah kebijakan yang bisa menggratiskan rapid test. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan menyulitkan hasil bumi di Tabanan untuk didistribusikan, sehingga imbasnya akan semakin luas.

“Sebab jika rapid test mereka lakukan secara mandiri, maka akan berpengaruh pada pendapatan mereka, termasuk jika dibiayai perusahaannya masing-masing. Sedangkan di Tabanan sebagian besar itu perusahaannya menengah kebawah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Dharma Utama mengatakan, pada tanggal 24 Juni 2020 lalu, perwakilan sopir angkutan logistik di Tabanan telah menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD Tabanan. Dimana terdata ada sebanyak 199 sopir ber KTP Tabanan antar provinsi yang aktif ke luar Bali.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari Gugus Tugas Covid-19 Tabanan dalam rangka melindungi masyarakatnya dari penyebaran Covid-19 yang salah satunya bisa dilakukan dengan menyediakan rapid test gratis bagi sopir angkutan logistik.

“Kondisi ini juga sebelumnya sudah kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk melihat bagaimana regulasinya. Sebab, kami lihat di beberapa daerah seperti Jembrana dan Buleleng bisa menggratiskan rapid test bagi sopir angkutan logistik, Banyuwangi juga. Jadi, kami sependapat dengan yang disampaikan Komisi I dan II,” ungkapnya.

Dan, berdasarkan rapat teknis lanjutan yang digelar bersama Asisten I dan Dinas Kesehatan Tabanan, lanjutnya, yang disepakati untuk dilakukan rapid test gratis adalah sopir yang ber KTP Tabanan yang mengangkut hasil bumi Tabanan ke luar Bali. Sedangkan sopir yang bekerja di perusahaan besar untuk angkutan komersil tidak dilayani.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dr. I Nyoman Suratmika, jika pihaknya senantiasa siap melakukan rapid test terhadap para sopir angkutan logistic, asalkan Pemkab Tabanan menyiapkan anggaran.

Pihaknya juga meminta data jumlah sopir angkutan logistik, dimana teknisnya surat hasil rapid test negatif berlaku selama dua minggu, sehingga dalam satu bulan para sopir harus  melakukan dua kali rapid test. “ Sesuai peraturan Gubernur biaya rapid test maksimal Rp 400 ribu, tetapi sekarang sudah ada yang harganya di bawah Rp 200 ribu. Jadi, asalkan ada persetujuan dan regulasi, kami siap,” tegas dr. Suratmika. 

Nantinya pelayanan rapid test bagi sopir angkutan logistik ini akan disebar di 20 Puskesmas yang ada di Tabanan. Apabila memungkinkan pihaknya akan memohonkan anggaran rapid test itu pada APBD perubahan 2020.  “Kalau alat rapid test yang kami gunakan saat ini adalah rapid test dari Pemprov Bali untuk survailance,” imbuhnya.

Atas dorongan tersebut, Asisten I Pemkab Tabanan I Wayan Miarsana yang mewakili Sekda Tabanan selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengatakan, pada dasarnya hal itu bisa dilakukan, jika memang sesuai dengan aturan dan kondisi keuangan daerah Pemkab Tabanan. "Jadi akan kami koordinasikan sembari kami meminta data mengenai jumlah pasti sopir angkutan logistik di Tabanan, sehingga bisa dihitung penganggaran untuk penuhi kebutuhan biaya akomodasi dianggaran perubahan APBD," tegasnya.

Di samping itu, harus dibuatkan syarat khusus guna mencegah pihak luar menerobos kebijakan yang dibuat, sasaran memang benar diperuntukkan untuk sopir truk ber KTP Tabanan. Ia pun mencoba memberikan solusi karena pada situasi pandemi saat sekarang ini tengah kesulitan dana, sehingga diusulkan untuk melaksanakan rapid test dengan subsidi dari pemerintah. “Subsidi ini dimaksud sebagian biaya rapid test dibayar para sopir, dan sebagian biaya rapid tes difasilitasi pemerintah. Jadi kepada sopir hanya dibebankan setengah,” pungkasnya.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga pun meminta agar Pemkab Tabanan bisa memperjuangkan pelayanan rapid test gratis bagi para sopir angkutan logistik di Tabanan. "Saya mohon dengan hormat ini kepada Gugus Tugas Covid-19 Tabanan untuk bisa mengkondisikan secara maksimal,” ungkapnya.

Di samping itu, kepada pengusaha yang mempekerjakan sopir angkutan ber KTP Tabanan diharapkan membantu pemerintah dalam anggaran pelaksanaan rapid test. Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19, pemerintah kesulitan dalam menggali dana. “Terus terang kami kasihan kepada pemerintah, sehingga perlu dipertimbangkan, dan jangan sampai rapid test bagi sopir angkutan tidak dilaksanakan. Di sini perlu kerjasama dan saling pengertian,” tandasnya. 

(bx/ras/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news