Rabu, 12 Aug 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Kapolres Buleleng Diadukan ke Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas

Diduga Malapraktik Tangani Soal Ngaben Sudaji

10 Juli 2020, 20: 34: 44 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Kapolres Buleleng Diadukan ke Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas

HUKUM :  Tim hukum Berdikari Law Office yang menjadi penasihat hukum tersangka Ngaben Sudaji, Gede S. saat mendatangi Mapolres Buleleng belum lama ini.   (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS- Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa dilaporkan oleh Tim Hukum Berdikari Law Ofice,  Jumat (10/7) ke Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas. Pasalnya, penasihat hukum tersangka kasus ngaben Sudaji, Gede S menduga ada malapraktik penegakan hukum dalam penanganan kasus yang terjadi 1 Mei 2020 lalu.

Tim hukum Berdikari Law Office yang menandatangani laporan tersebut adalah Gede Pasek Suardika, Nyoman Agung Sariawan, Made Arnawa, Made Kariada, Gede Suryadilaga. Kapolres dilaporkan ke tiga institusi tersebut sebagai upaya agar klien mereka, yakni Gede S, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleng, mendapatkan keadilan. Gede S dijadikan tersangka  karena terlibat dalam upacara Ngaben yang akhirnya membuat banyak orang berkerumun.

Salah satu kuasa hukum tersangka, Agung Sariawan menglaim, AKBP Made Sinar telah melaksanakan tugas dengan tidak profesional dalam menangani kasus Ngaben Desa Sudaji. Pasalnya, pihak Kejaksaan juga menilai bahwa adanya kekurangan formil dan materil atas unsur pasal yang disangkakan oleh pihak penyidik Polres Buleleng kepada tersangka Gede S, sehingga berkas perkaranya dikembalikan.

Tim kuasa hukum juga sudah berupaya mengajukan permohonan  agar segera menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), namun tidak mendapatkan tanggapan dari Kapolres Buleleng.

Dengan laporan ini, Sariawan berharap pimpinan Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri dapat menindaklanjuti laporannya. “Ini sebagai bagian upaya kita bersama mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Sementara Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana juga mendukung upaya yang dilakukan oleh tim hukum tersebut. “Sudah sangat lama kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan, sehingga perlu upaya agar kasus Ngaben Sudaji mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Suardana. 

Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa saat dikonfirmasi terkait dirinya yang dilaporkan ke Komnas HAM, Kompolnas dan Kapolri, enggan memberikan komentar. Namun, ia menjelaskan, kasus Pangabenan Desa Sudaji saat ini masih dalam tahap mempelajari P-19 atau petunjuk dari Kejaksaan. "Penyidik masih mempelajari P-19 dari Kejaksaan, apa saja yang harus dipenuhi. Kami lihat apa saja isi dari P-19 itu," singkatnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, menyebut jika berkas kasus ngaben dadia di Desa Sudaji sudah dikembalikan untuk kedua kalinya. Sebab, substansi materil dan formil dalam kasus ini belum terpenuhi. “P-19 atau petunjuk jaksa belum terpenuhi. Unsur materiil dan formil belum dilengkapi. Kami sifatnya menunggu,” singkatnya belum lama ini .

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news