Kamis, 06 Aug 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Angkat Pariwisata, Koster Minta Kegiatan KL Diadakan di Bali

31 Juli 2020, 19: 55: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Angkat Pariwisata, Koster Minta Kegiatan KL Diadakan di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BADUNG, BALI EXPRESS – Skenario penerapatan tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali telah memasuki tahap kedua, terhitung mulai Jumat (31/7). Dengan dimulainya tahap kedua ini, keran pariwisata mulai dibuka kembali, tetapi terbatas pada wisatawan nusantara.

Terkait dengan itu, Gubernur Bali Wayan Koster berharap dukungan pemerintah pusat agar agenda penerapan tatanan kehidupan era baru tahap kedua ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan, untuk memberi daya ungkit dari aktivitas pariwisata domestik ini, Koster berharap kegiatan kementerian dan lembaga (KL) di lingkaran pemerintah pusat dilaksanakan di Provinsi Bali.

Harapan ini disampaikan Koster saat memberi sambutan dalam Deklarasi Program Kepariwisataan Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis QRIS di Kawasan Pariwisata Terpadu ITDC Nusa Dua, Kamis  (30/7).

Bahkan, strategi yang mengarah pada bidang industri MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) ini disampaikan langsung kepada Menko Maritim dan Investasi (Marvest), Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Wishnutama Kusubandio yang turut hadir di acara tersebut.

 “Khusus untuk mengaktifkan dan menggerakan perekonomian di Bali, kami mohon kepada Bapak Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kiranya agar kementerian maupun lembaga di Jakarta mengadakan rapat di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Sehingga, sambungnya, hotel, restoran, usaha transportasi, maupun usaha kecil dan menengah mulai bergerak kembali. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan Presiden Joko Widodo agar pertumbuhan perekonomian pada triwulan ketiga mulai membaik, sebagaimana disampaikan saat rapat koordinasi di Istana Bogor pada 15 Juli 2020, bisa terwujud.

Sebelumnya, Koster juga menyampaikan bahwa dengan dimulainya aktivitas pariwisata dalam skala domestic, dapat berjalan dengan baik, lancar serta sukses.

 “Karena saat ini, 52 persen lebih perekonomian Bali ditopang kepariwisataan. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, praktis kepariwisataan di Bali mengalami kelumpuhan. Hotel-hotel kosong, restoran kosong. Dan ini betul-betul menyulitkan perekonomian masyarakat Bali,” ujarnya.

Berkaca dari situasi itulah, pihaknya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberanikan diri untuk mulai menerapkan tatanan kehidupan era baru. Itu pun dengan cara selektif, bertahap, dan terbatas, serta komitmen bersama menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru dengan sebaik-baiknya seperti tertuang dalam Pergub Bali Nomor 3355 Tahun 2020.

“Inilah harapan kami. Jangan sampai besok, aktivitas ini dimulai, lantas muncul kasus baru yang lebih banyak. Ini memang betul-betul memerlukan ketertiban, kedisiplinan, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Bali, termasuk pelaku dunia pariwisata,” imbuhnya.

Bila tahap kedua berjalan sukses, pihaknya akan bersiap untuk menerapkan tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, secara spesifik akan ditandai dengan dibukanya sektor pariwisata dalam skala internasional. Artinya, wisatawan asing sudah bisa berwisata ke Bali.

Terkait dengan tahap ketiga, Koster juga kembali menyampaikan harapannya agar Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 (Permenkumham 11/2020) tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dievaluasi. Sebab, bila ketentuan ini masih berlaku, tahapan ketiga sudah pasti tidak akan jalan.

 “Kami berharap Bapak Menko Maritim dan Investasi bisa membuka jalan ini.  Dan, kami sudah komunikasi dengan Ibu Menlu dan Bapak Menkum HAM. Mereka akan datang pada 10 Agustus 2020 untuk membicarakan hal ini agar bisa dimulai tahap ketiga,” tukasnya.

Bahkan, Koster menyampaikan agar Menko Marvest membahas soal evaluasi Permenkumham ini dalam sidang kabinet. Memberikan prioritas bagi Bali yang saat ini sedang memulai aktivitas perekonomiannya secara bertahap, khususnya sektor pariwisata, menjelang penerapan tatanan kehidupan era baru tahap ketiga dilakukan.

 “Makin lama (Permenkumham 11/2020) ini diberlakukan, makin sulit keadaan di Provinsi Bali. Makin lama ini diberlakukan, makin terpuruk dunia pariwisata di Bali. Makin lama ini diberlakukan, makin terpuruk pelaku usaha di Bali,” tegasnya.

Koster juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan Covid-19 akan tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai upaya Pemprov Bali untuk membangun keyakinan semua pihak. Upaya ini juga akan terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang berwenang dalam penanganan Covid-19. “Sehingga berbagai kekhawatiran munculnya gelombang kedua dapat diatasi secara bersama-sama. Mohon ada tindak lanjut serius agar Bali bisa bangkit seperti semula,” pungkasnya.

Sementara itu, Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, pandemi Covid-19 mengakibatkan perolehan devisa pariwisata merosot hingga 97 persen. Bahkan, dalam sambutannnya itu, kondisi tersebut menjadi satu pukulan berat bagi perekonomian Indonesia, begitu juga dengan Bali.

Bahkan dia tidak memungkiri, sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang mendapatkan perhatian pemerintah pusat karena penerimaan negara dari sektor ini sangat tinggi, serta memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang.

“Karena itu, presiden berkali-kali mengingatkan kami, para pembantunya, bahwa kami harus menangani pariwisata ini dengan benar. Ada dua kunci yang harus kami perhatikan. Penanganan Covid-19 dan penanganan ekonomi itu harus dijalankan,” ujarnya.

Sedangkan Menteri Parekraf, Wishnutama Kusubandio, memberikan apresiasi dan rasa salutnya kepada masyarakat Bali. Karena dalam kondisi pandemi tetap optimis dan positif untuk tetap membangun kepariwisataan. Menurutnya, saat ini Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru.

“Saya sangat berbahagia karena pariwisata domestik di Bali kembali dibuka. Kami berharap perlahan segera bangkit kembali,” ujarnya.

Dia menambahkan, adaptasi terhadap tatanan baru dan keberlanjutan, unsur kesehatan dan keamanan menjadi hal yang utama dalam pertimbangan wisatawan untuk melakukan perjalanan. “Sehingga penerapannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tukas Wishnutama.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news