Senin, 28 Sep 2020
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Temukan Pelanggaran, Bawaslu Badung Surati PPK Lewat Panwascam

05 Agustus 2020, 19: 09: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Temukan Pelanggaran, Bawaslu Badung Surati PPK Lewat Panwascam

RAPAT: Bawaslu Badung bersama Panwascam rapat membahas temuan pelanggaran terkait pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP KPU Badung, di Kantor Bawaslu Badung. (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih masih dilangsungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung. Pelaksanaannya pun mendapat pemantauan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung. Nah, dalam pengawasan ditemukan beberapa pelanggaran yang sudah diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu.

Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma membenarkan pihaknya tengah memantau pelaksanaan coklit oleh KPU Badung. Dari hasil pengawasan pun ditemukan beberapa pelanggaran. “Untuk lebih jelasnya, karena berbicara data, silahkan ke Divisi Pengawasan,” ungkapnya, Rabu (5/8).

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Badung, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita menerangkan, pelaksanaan coklit betul-betul diatensi oleh pihaknya. Sebab, dari pengalaman pemilu yang sudah-sudah, banyak gugatan menyangkut data pemilih. “Coklit merupakan pintu gerbang pemilu. Sayangnya hal ini kadang dianggap sepele. Justru gugatan di MK itu sering kali soal data pemilih. Karena dalam coklit ini diklasifikasi mana pemilih, mana bukan. Istilahnya MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Yang sering bikin gaduh, misalnya, ada yang sudah meninggal, tapi masih muncul di data pemilih,” ungkapnya.

Nah, dari pengawasan yang dilakukan, ditemukan sejumlah pelanggaran. Misalnya dugaan pelimpahan tugas oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang satu ke PPDP yang lain. Meski sesama PPDP, namun menurut Bawaslu, hal ini tak dibenarkan, karena petugas bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU. Sebab, di dalam SK telah tertera nama petugas berikut wilayah kerjanya.

Dari enam kecamatan di Kabupaten Badung, pelanggaran ditemukan di lima kecamatan, yakni Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, dan Kuta Selatan. “Terkait di Petang, saat coklit serentak, ada PPDP yang berhalangan, sehingga meminta bantuan temannya yang juga PPDP untuk melakukan coklit tersebut,” ungkapnya.

Hal ini, kata Bagus Cahya, termasuk pelimpahan tugas dan melanggar ketentuan. Konsekuensinya, dilaksanakan coklit ulang oleh PPDP yang memang bertugas di wilayah tersebut. Hal serupa terkait pelimpahan tugas, berdasar temuan Bawaslu juga terjadi di Mengwi. “Jadinya hasil coklit oleh PPDP yang tidak sah, hasilnya pun tidak sah, sehingga dilakukan coklit ulang,” jelasnya.

Masih di Petang, ditemukan pula ada PPDP yang namanya tertukar dengan PPDP lain di SK. Hal ini pun terjadi di Kecamatan Mengwi. Namun sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan SK Perubahan. “Perlu diketahui, PPDP ini diiusulkan oleh PPS dan dibuatkan SK oleh KPU. Nah, ada yang namanya tertukar, tapi sudah ditindaklanjuti dengan SK perubahan,” katanya.

Di Kecamatan Abiansemal, ada PPDP yang kecelakaan. Oleh PPS, kemudian diusulkan pengganti.  “Nah, penggantinya langsung bekerja saat coklit serentak 18 Juli itu. Sedangkan SK baru keluar tanggal 22 Juli. Sehingga coklit 18-21 hasilnya menjadi tidak sah dan dilakukan coklit ulang,” ucapnya.

Selain yang sudah disebutkan, di Mengwi, Bawaslu juga sempat menemukan PPDP yang tak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, yakni face shield, sarung tangan, dan masker. “Petugas yang bersangkutan ditemukan tak menggunakan face shield dan sarung tangan. Salah satu alasannya, karena saat dipakai face shield berembun,” katanya.

Selanjutnya di Kuta ditemukan PPDP yang belum dilantik, tapi juga melimpahkan tugasnya ke PPDP lain. Sedangkan di Kuta Selatan ada PPDP yang sudah melaksanakan coklit, padahal belum mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

Terkait beberapa temuan tersebut, Bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah mengirim saran perbaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Diberikan tenggang waktu tujuh hari bagi PPK untuk memberikan jawaban sejak surat diterima. “Terkait saran perbaikan di Petang, Abiansemal, dan Kuta Selatan, surat sudah diterima tanggal 28 Juli. Sedangkan di Mengwi tanggal 30. Diberikan waktu tujuh hari untuk menjawab,” jelas Bagus Cahya.

Ditegaskannya, Bawaslu dalam hal ini bukan mencari-cari kesalahan KPU. Namun sebagai bentuk profesionalitas fungsi dan wewenang kepengawasan. “Jadi saat ini ada kewajiban agar temuan pengawas disusun secara teradministrasi. Beda dengan dulu, langsung diupayakan penyelesaian di lapangan. Sehingga kesannya kinerja Bawaslu tidak kelihatan,” terangnya.

Ia pun memaklumi beberapa temuan pelanggaran. Hal ini, menurut Bagus Cahya, sebagai sesuatu yang wajar. “Karena tidak mungkin selama proses, pelanggarannya nol. Yang penting kita sudah mengirimkan saran perbaikan sesuai mekanisme yang hendaknya ditindaklanjuti oleh jajaran KPU,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta tak menampik ada kesalahan administrasi, sehingga ada nama PPDP yang tertukar. “Kalau pelimpahan tugas tidak ada, tapi kesalahan administrasi. Misalnya ada yang tertukar datanya, sehingga dilakukan perbaikan dan coklit ulang,”ungkapnya terpisah.

Demikian juga soal penggunaan APD, kata Kayun sapaan akrabnya, ada petugas yang belum terbiasa memakai face shield. “Semua petugas PPDP sudah melaksanakan protokol kesehatan saat bertugas. Hanya di awal saja masih ada yang belum terbiasa pakai face shield, jadi hanya pakai masker. Itu terjadi di tiga hari pertama coklit. Selanjutnya sudah disiplin dengan protokol kesehatan berupa penggunaan face shield, sarung tangan,” jelasnya.

Kayun Semara pun mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang sudah mengingatkan PPDP dalam menjalankan tugasnya sehingga PPDP diarahkan agar tetap bekerja dengan berdasarkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dengan mematuhi protokol kesehatan selama mencoklit. “Begitu pula jajaran pengawas memastikan bahwa Petugas Coklit telah melakukan pendataan dengan melakukan verifikasi faktual, mendatangi langsung pemilih dan melakukan Pencocokan dan Penelitian dengan berpedoman pada buku panduan dan buku kerja PPDP,” tandasnya.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news