Senin, 28 Sep 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

LBH Bali Desak Pemerintah Cabut Sanksi Denda Prokes

13 September 2020, 20: 09: 35 WIB | editor : Nyoman Suarna

LBH Bali Desak Pemerintah Cabut Sanksi Denda Prokes

OPERASI : Petugas menjaring para pelanggar operasi penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes) di Bangli. (HUMAS PEMKAB BANGLI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Penerapan sanksi denda bagi orang atau badan usaha yang kedapatan tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020, menuai pro kontra.

Sikap kontra datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. Seperti dikatakan Ni Kadek Vany Primaliraning dari LBH Bali, pihaknya melihat ada premis yang keliru dalam merespon wabah Covid-19. Hal itu terlihat sangat jelas dari kebijakan pemerintah daerah melalui pergub.

“Ketimbang mencurahkan perhatian, dana dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menangani virus, pemerintah daerah memiliki tendensi untuk abuse of power dengan merampas hak masyarakat sipil lewat pengenaan sanksi, terutama denda administratif tanpa melalui proses peradilan,” katanya, Minggu (13/9).

Cara ini, sambung dia, terkesan seperti “preman di jalan”,  sekalipun denda tersebut akan masuk dalam kas daerah. Menurutnya, bila disandingkan dengan penerapan tilang dalam produk hukum berupa undang-undang, hal tersebut tetap tidak dimungkinkan bagi aparat, dalam hal ini Polantas, untuk menarik pembayaran di tempat. “Pelanggaran tersebut harusnya diproses ke peradilan,” sambungnya.

Bahkan, lanjutnya, dalam peraturan daerah atau perda yang disusun bersama lembaga legislatif dan Satpol PP sebagai eksekutornya, harusnya tindak pidana ringan (tipiring) itu diproses melalui peradilan.

 “Melalui pergub ini, eksekutif di Provinsi Bali secara tidak langsung telah mengesampingkan unsur pemerintahan yang lain yaitu yudikatif atas rule adjudication function,” tukasnya.

Dia menambahkan, kegagapan pemerintah daerah ini tampak dari luputnya hak setiap orang, dalam hal ini masyarakat sipil, untuk membela diri dan menggunakan haknya. “Masyarakat sipil di Bali pun terdiri dari beragam kelas. Besaran denda tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keberagaman kelas tersebut,” imbuhnya.

Kegagapan ini, tambahnya lagi, semakin diperparah dengan carut marut bantuan sosial atau bansos yang seharusnya menjadi fokus kerja dibanding kebijakan pemberian sanksi berupa denda maupun penundaan pemberian pelayanan administrasi.

Berdasarkan temuan dari jaringan pemantau bansos Bali, bersumber dari temuan kasus dari media dan laporan warga, telah terangkum sebanyak 33 kasus terkait distribusi bansos dalam periode Mei hingga awal September 2020. Terbanyak adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa 14 kasus dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos 12 kasus.

Jenis dan dugaan penyalahgunaan sekitar 23 kasus, terbanyak inclusion error sebanyak 13 kasus, penerima bantuan ganda, dan keterlambatan. Pemerintah harusnya sudah memiliki skema bansos gelombang kedua yang transparan dengan bersinergi dengan dana desa, mengingat dana anggaran daerah saat ini sangat minim, namun tetap menjadi kewajiban negara dalam melakukan upaya perlindungan hak kesehatan bagi masyarakatnya.

“Pemerintah harusnya segera melakukan evaluasi terkait kenaikan angka penularan Covid-19 yang signifikan di tengah situasi new normal. Terlihat pemerintah tidak berhasil melakukan rekayasa sosial sehingga social distance banyak dilanggar,” ungkapnya.

Bahkan, kata dia, pelanggaran di tempat umum seperti lapangan, pasar, tempat malam, pura, taman bermain dan tempat tempat lainnya banyak terjadi. Dengan membuat denda untuk masyarakat yang tidak memakai masker namun tidak menghiraukan protokol kesehatan yang lainnya, terlihat tidak inkonsistensi.

“Melihat situasi rumah sakit yang hampir penuh dan hingga saat ini pemerintah belum menerapkan kebijakan serius berupa karantina wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar, terlihat pemerintah tidak serius menghadapi Bali dalam darurat kesehatan gelombang ke dua,” tukasnya.

Karena itu, pihaknya dari LBH Bali menyesalkan cara pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah daerah, sama sekali jauh dari pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat,” ujarnya.

Pihaknya memandang, komunikasi publik pemerintah memang cukup mencegah kepanikan. Namun tidak bisa memberikan keamanan maupun aksesibilitas yang setara bagi kelompok rentan dan marginal seperti difabel, terlebih lagi perlindungan atas ancaman yang nyata.

 “Oleh karena itu kami menuntut pemerintah segera mengeluarkan kebijakan darurat kesehatan di Bali. Pemerintah segera keluarkan skema anggaran yang transparan dan diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, sambung Vany, pemerintah segera mencabut ketentuan denda dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Lantas mengembalikan uang masyarakat dari denda dan melakukan upaya-upaya persuasif. Pemerintah mesti mengubah dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemi ini dengan meningkatkan akses atas keterbukaan informasi publik serta mengaktivasi teknologi di setiap stake holder dalam lingkup pemerintah daerah.

 “Pemerintah daerah Provinsi harus menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia serta melibatkan masyarakat sipil dalam pembentukan kebijakan berkaitan dengan Covid-19,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news