Senin, 28 Sep 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

WALHI Bali Desak Tambang Pasir Laut Dicoret dari RZWP3K

13 September 2020, 21: 40: 12 WIB | editor : Nyoman Suarna

WALHI Bali Desak Tambang Pasir Laut Dicoret dari RZWP3K

DEMO : WALHI Bali bersama komponen lainnya melakukan aksi demo mendesak dicoretnya alokasi ruang untuk kegiatan tambang pasir laut dalam RZWP3K yang sedang dibahas di DPRD Bali, Sabtu (12/9). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menggelar aksi demo demo untuk menolak proyek tambang pasir laut yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K).

Aksi tersebut digelar pada Sabtu sore (12/9). Pesertanya terdiri dari Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Pejuangan Rakyat Bali (Frontier Bali), Jaringan Kuta Bergerak (Jangkar Kuta), Solidaritas Legian Peduli (Solid) dan Forum Aksi Nyata Seminyak (FANSeminyak).

Mereka mengawali aksinya dari parkir timur Renon. Kemudian longmarch ke depan kantor Gubernur Bali. Begitu tiba di lokasi yang dituju, mereka langsung menggelar orasi. Intinya, mereka mendesak agar alokasi ruang untuk tambang pasir laut dihapus dari Ranperda RZWP3K Bali.

Direktur WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya tersebut sebagai bentuk protes terhadap proyek tambang pasir yang masih diakomodasi dalam Ranperda RZWP3K.

Sebab, pihaknya melihat Gubernur Bali dan DPRD Bali masih ngotot dan memaksakan alokasi ruang untuk tambang pasir. Karenanya, mereka mendesak agar menghapus alokasi ruang tambang pasir laut. Sebab, masyarakat terdampak seperti STT Se Desa Adat Seminyak, STT Se Desa Adat Legian, Asosiasi Pedagang Pantai Seminyak, Asosiasi Surfing Seminyak Sudah menolak tambang pasir laut. “Kami menolak rencana tambang pasir laut,” tegasnya.

Dewan Nasional WALHI, Wayan “Gendo” Suardana, dalam aksi itu menegaskan, kawasan Teluk Benoa yang sebelumnya ingin direklamasi PT TWBI dalam Ranperda RZWP3K Teluk Benoa masih berstatus kawasan konservasi maritim.

Dia menjelaskan hal tersebut agar masyarakat paham bahwa penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa yang sebelumnya diperjuangkan oleh ForBALI bersama rakyat Bali, tidak bisa direklamasi karena kawasan Teluk Benoa masih dialokasikan sebagai kawasan konservasi maritim.

 “Artinya kawasan itu masih aman karena memang tujuan perjuangan kami adalah untuk ditetapkannya kawasan perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Dan sampai detik ini, Teluk Benoa, di luar Pelabuhan Benoa, kawasannya masih berstatus konservasi maritime. Baik dari keputusan menteri, baik dari RZWP3K, dan rencana peraturan nasional,” tandasnya.

Dia melanjutkan, ada dua ruang yang dialokasikan untuk dijadikan sebagai tempat aktivitas tambang pasir laut : di pesisir Seminyak, Legian, Kuta hingga Beraban, Tabanan dengan luas 938,34 Ha. Kemudian Pesisir Sawangan dengan luas 359, 53 Ha.

Dia mengungkapkan, semula rencana tambang pasir dialokasikan seluas lebih dari 1400 Ha. “Karena terus diprotes, akhirnya luasnya diturunkan,” ungkapnya.

Gendo menambahkan, sebelum RZWP3K dibuat, sudah ada tiga izin yang diterbitkan Gubernur Bali dan Disnaker ESDM Provinsi Bali. Sehingga dimasukkannya alokasi ruang tambang pasir laut dalam RZWP3K Bali adalah bentuk dari pemutihan pelanggaran tata ruang.

“Sehingga dimasukannya alokasi ruang tambang pasir laut patut diduga sebagai bentuk pemutihan pelanggaran tata ruang yang dilakukan Gubernur Bali bersama DPRD Bali, karena RZWP3K-nya belum ada. Namun izinnya sudah terbit,” cetusnya.

Pihaknya sendiri sudah mempertanyakan alasan mengapa harus ada tambang pasir di Bali. Namun tidak pernah diberikan penjelasan. Terkait dampak tambang pasir, dia menjelaskan pengalaman di luar daerah baik di Banten dan Takalar Sulawesi Selatan, tambang pasir laut biasanya digunakan untuk mereklamasi laut. Reklamasi yang di Banten digunakan untuk mereklamasi Teluk Jakarta dan yang di Takalar digunakan untuk mereklamasi Teluk Makasar. “Dua tempat tersebut yang ada tambang pasirnya itu digunakan untuk mereklamasi laut,” jelasnya.

Atas dasar itu, pihaknya menduga bahwa rencana tambang pasir laut yang akan dilakukan di pesisir barat Bali akan digunakan juga untuk kepentingan reklamasi. Dan kepentingan reklamasi yang jelas-jelas sedang diakomodasi dalam RZWP3K adalah reklamasi Bandara yang akan mengambil lebih luas dari yang ada sekarang.

Katanya, tambang pasir laut berhubungan dengan reklamasi.  Kalau tambang pasir laut ini berhasil maka akan diarahkan untuk menyuplai reklamasi beberapa laut, salah satunya bandara.

 “Kami tidak tahu apakah akan berhubungan dengan Teluk Benoa atau yang di Sawangan. Akan berhubungan dengan Teluk Benoa atau berhubungan dengan Pelabuhan Benoa. Namun memasukan alokasi ruang untuk pertambangan pasir laut ini adalah cikal bakal dari tragedi lingkungan hidup di Bali,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news