Senin, 28 Sep 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

FKUB, MDA, dan PHDI Bali Sepakat Batasi Kegiatan Keagamaan

14 September 2020, 21: 21: 05 WIB | editor : Chairul Amri Simabur

FKUB, MDA, dan PHDI Bali Sepakat Batasi Kegiatan Keagamaan

EDARAN : Penyampaian surat edaran bersama antara PHDI Bali, MDA Bali, dan FKUB Bali terkait pembatasan kegiatan keagamaan dan keramaian selama pandemi Covid-19 di Kantor MDA Bali, Senin (14/9). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Perkembangan Covid-19 di Provinsi Bali yang kembali meningkat, khususnya pada klaster kegiatan keagamaan, disikapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.

Senin (14/9), FKUB Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama yang mengatur kegiatan keagamaan dalam situasi pandemi Covid-19. Di saat yang sama, edaran serupa juga diterbitkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

Isi edaran FKUB serta edaran dari PHDI dan MDA Bali itu tidak jauh beda. Namun, edaran dari PHDI dan MDA Bali lebih spesifik mengatur tentang pembatasan kegiatan upacara Panca Yadnya selama pandemi Covid-19.

Seperti dikatakan Ketua FKUB Bali yang juga Ketua MDA Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, surat edaran tersebut didasari perkembangan Covid-19 yang belakangan ini cenderung meningkat.

“Kembali meningkat dengan tingkat kesembuhan yang melambat dan angka fatalitas yang naik. Harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas,” jelasnya.

Pertimbangan yang sama juga disampaikan Ketua PHDI Bali, Prof. I GN Sudiana, saat menguraikan Surat Edaran PHDI Bali dan MDA Bali.

Penyampaian dua surat edaran yang berlangsung di kantor MDA Bali itu disaksikan juga oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Dia memandang dua surat edaran tersebut sebagai keputusan penting yang disampaikan tiga komponen keagamaan dan adat di Bali.

“Hari ini ada keputusan penting yang dituangkan dalam bentuk surat edaran bersama. Pertama Surat Edaran FKUB yang ditandatangani masing-masing ketua majelis umat beragama. Dan kedua, surat edaran bersama khusus dari PHDI dan MDA Bali ini berkaitan dengan yadnya secara keseluruhan di Bali,” ujarnya.

Dikatakan, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat yang didasari kesadaran dan kepentingan bersama. Setelah melihat perkembangan Covid-19 baik secara nasional maupun secara lokal di Bali yang mengalami peningkatan.

“Bahwa kasus baru positif Covid-19 secara nasional terus mengalami peningkatan, angka kesembuhan melambat, dan angka kematian cenderung meningkat. Demikian halnya di Bali,” imbuhnya.

Karena itu, selaku Gubernur Bali, dia mendukung keluarnya surat edaran bersama tersebut. Yang intinya membatasi kegiatan keagamaan masing-masing.

“Termasuk tajen yang marak belakangan ini dan itu menjadi klaster munculnya kasus baru,” tegasnya.

Adanya surat edaran dari pimpinan majelis umat beragama, baginya, tentu akan menjadi bimbingan dan pedoman kepada seluruh umat beragama di Bali. “Sehinga dengan demikian penularan dapat dikendalikan,” pungkasnya.

Berikut poin-poin dari dua surat edaran yang dikeluarkan FKUB, PHDI, dan MDA Bali

SURAT EDARAN FKUB NOMOR 42/IX/FKUB/2020

1.     Semua upacara agama dan/atau prosesi keagamaan yang bersifat direncanakan, sedapat mungkin ditunda sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang

2.     Upacara agama atau prosesi keagamaan selain yang bersifat direncanakan

dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas

3.     Upacara agama atau prosesi keagamaan selain yang bersifat direncanakan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19; wajib menggunakan masker secara benar, menjaga jarak antarorang paling dekat 1,5 meter, menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer

4.     Pelaksanaan upacara atau prosesi bagi orang meninggal dilaksanakan dengan ketentuan

a.      Bagi yang meninggal karena positif Covid-19, dilakukan dengan pemakaman atau kremasi langsung sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19

b.     Sedangkan bagi yang meninggal bukan karena COVID-19, supaya dilaksanakan upacaran prosesi pemakaman atau kremasi sesuai kesepakatan masing-masing Majelis Umat Beragama, dengan ketentuan:

-         upacara atau prosesi dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas

-         tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya

5.     Pelaksanaan upacara atau prosesi kelahiran, akil-balig, dan pernikahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

-         upacara atau prosesi dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas

-         tidak menggelar resepsi sampai pandemi Covid-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang

SE BERSAMA PHDI BALI-MDA BALI NOMOR : 081/PHDI-Bali/IX/2020 dan NOMOR : 007/SE/MDA-Prov Bali/IX/2020

1.     Semua Upacara Panca Yadnya yang bersifat ngawangun (direncanakan), seperti karya malaspas, ngenteg linggih, nguben, ngaben massal, mamukur, maligia, Rsi Yadnya (Padiksaan), mapandes, serta karya ngawangun yang lainnya supaya ditunda sampai pandemi Covid-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang,

2.     Upacara Panca Yadnya selain yang bersifat ngawangun (direncanakan) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19

3.     Pujawali/Piodalan di Pura Kahyangan Jagat, Pura Dang Kahyangan, Kahyangan Desa/Banjar Adat, dan pura lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:

-         Pelaksana upacara saking pangawit ngantos panyineban kamargiang olih krama pamaksan/pangemong atau kasinoman/pasayahan yang ditugaskan

-         Melasti dilaksanakan dengan cara ngubeng

-         Upacara pujawali atau piodalan paling lama dilaksanakan sehari. Terkecuali ada ketentuan lain sesuai dresta setempat atau disuratkan sebagai Bhisama dalam Purana Pura bersangkutan

-         Pangubhaktian krama dapat dilaksanakan dengan cara ngayat dari merajan atau sanggah masing-masing. Mengatur pamadek ngaranjing secara tertib dan bergiliran paling banyak 25 % dari daya tampung normal

-         Tidak diiringi seni wali/wewalen, seperti gambelan, rejang, baris, topeng siddha karya, atau yang lainnya

4.     Upacara Pitra Yadnya

-         Upacara Pitra Yadnya bagi yang meninggal karena positif Covid-19, dilakukan dengan kremasi langsung atau makingsan di gni sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19

-         Bagi yang meninggal bukan karena Covid-19, supaya dilaksanakan upacara makingsan di gni atau dikubur, kecuali Sulinggih dan Pamangku

-         Apabila ngaben tidak mungkin ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

-         dilaksanakan dengan sederhana dan Jumlah peserta yang sangat terbatasi

-         Tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya

5.     Upacara Manusa Yadnya

Upacara Manusa Yadnya yang terkait dengan kelahiran, seperti upacara bayi telu bulanan (tiga bulanan), otonan, (hari lahir/siklus enam bulanan) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

-         Upacara dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas

-         Tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya

-         Apabila Upacara Pawiwahan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan:

a.      Dihadiri hanya oleh kedua pihak keluarga inti dan saksi-saksi

b.     Upakara paling inti berupa pakula-kalaan/pabyakaonan, tataban di Bale (Atma Kerthi), banten nunas Tirta Tri Kahyangan Desa Adat, Tirta Mrajan, dan Tirta dari Sulinggih dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas

c.      Tidak menggelar resepsi sampai pandemi Covid-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang

6.     Keramaian dan Tajen

Setiap desa adat harus memastikan tidak adanya segala keramaian dan tajen di wewidangan desa adat masing-masing.

(bx/hai/hai/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news