Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Tokoh Desa Minta Warga Cabut Laporan, Sanksi Kanorayang Beres

15 Oktober 2020, 21: 21: 54 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Tokoh Desa Minta Warga Cabut Laporan, Sanksi Kanorayang Beres

MEDIASI : Permasalahan sanksi Kanorayang di Desa Adat Jero Kuta, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, dilakukan mediasi di Kantor Kesbangpol Gianyar, Kamis (15/10).   (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS –Sanksi Kanorayang (dikucilkan), yang diberikan kepada warga Desa Adat Jero Kuta, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, terus dicarikan jalan tengah. 

Pada Kamis (15/10), puluhan warga setempat mengikuti mediasi untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut di Kantor Kesbangpol Kabupaten Gianyar.

Salah satu perwakilan warga, Putu Puspawati, menjelaskan, kedatangan puluhan warga karena ingin memastikan proses mediasi yang berlangsung. Mereka mengajukan keberatan atas lahan yang dijadikan PKD. “ Yang hadir ini pun sudah perwakilan saja, yaitu dari 80 song (rumah) yang mengajukan keberatan,” jelasnya, Kamis (15/10).

Dalam kesempatan itu, Puspawati menilai dijatuhkannya sanksi Kanorayang kepada dua warga, yakni Ketut Suteja dan Made Wisma ini dinilai keliru. Sebab, sanksi itu dijalankan tanpa melewati proses pembinaan terlebih dulu.

Terlebih ada ancaman pencabutan hak atas lahan desa adat milik dua warga yang kena Kanorayang tersebut. Sehingga dinilai sebagai upaya intimidasi oleh pihak prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng.

“Ini seperti ada intimidasi terhadap pihak yang kena Kanorayang. Dengan ancaman tanahnya diambil. Kami berharap sebenarnya tadi Bendesa hadir, karena ingin tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak,” sambungnya.

Pihaknya saat ini tetap mengikuti upaya mediasi sambil menunggu proses hukum di kepolisian yang tengah berjalan. “Sebagai warga negara yang baik, tunggulah proses hukum untuk menentukan mana bisa dan tidak. Selain itu, tidak benar, karena melapor itu dikanorayang, sebab setiap warga negara berhak melapor dan dilaporkan,” tandasnya.

Dalam proses mediasi di Aula Kesbangpol Gianyar tersebut, warga juga memaparkan kronologis secara detail tentang kasus tanah yang menjadi perkara itu.

Sebab, dari awal mereka telah mengajukan surat keberatan terkait tanah teba (halaman belakang) yang dijadikan tanah adat. Sampai akhirnya mengadukan kasus tersebut ke kepolisian, sebab dari pihak desa disebutkan tidak ada respon.

Sementara Perbekel Desa Pejeng, Cokorda Gde Agung Kusuma Yuda Pemayun, dalam mediasi kembali menyarankan kedua warga untuk mencabut laporan di Mapolres Gianyar.

 “Kalau mau cabut laporan, kan bisa saya bantu komunikasikan (cabut sanksi Kanorayang). Tetapi dia masih bersikukuh, walau kami tahu laporan itu tidak akan berpengaruh secara langsung kepada status tanah. Tapi ini pengaruh pada image, jadi bukan subjek karena menyeret prajuru desa, khususnya bendesa,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan sertifikat tanah PKD yang dipersoalkan puluhan warga itu sudah selesai. Ketika mempersoalkan harusnya menempuh jalur perdata di pengadilan. “Sudah selesai (sertifikat) apa yang bisa kita lakukan kecuali dimohonkan perdata. Kalau tidak, ya cabut laporan, beres sudah Kanorayang,” tegasnya.

Kepala Badan Kesbangpol Gianyar, Dewa Gede Putra Amerta, mengatakan, dalam kasus Kanorayang, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak secara bertahap. Upaya tersebut dilakukan agar tidak berlanjut ke ranah hukum.  

“Kita baru minta pendapat saja terkait keinginan masing-masing yang berkonflik. Kita panggil beberapa pihak untuk tahu bisa atau tidak dimediasi. Setelah itu, baru kedua belah pihak dipertemukan, supaya tidak mengarah ke hukum,” imbuhnya. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news