Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

PAD dari Sektor Retribusi Tower Digenjot

16 Oktober 2020, 13: 59: 58 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

PAD dari Sektor Retribusi Tower Digenjot

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, I Made Kuta, (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tower sedang digenjot Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng. 

Sejauh ini target retribusi tower atau menara telekomunikasi ini dipasang di angka Rp 1,7 Miliar dari 270 tower yang ada di Buleleng. Ironisnya, rupanya masih ditemukan hampir 50 tower yang dinyatakan bodong, sehingga potensi hilangnya pendapatan mencapai Rp 350 Juta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, I Made Kuta, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat  (15/10), menjelaskan, langkahnya menggenjot PAD dari retribusi tower mendapat dukungan langsung dari anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Mengingat upaya tersebut dinilai sangat berpeluang mengenjot PAD dan nantinya dapat dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan di Buleleng.

“Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2019 Tentang Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi,” ujarnya.

Selama ini pencapaian retribusi tower yang telah memiliki izin ini, secara keseluruhan di tahun 2020 baru mencapai Rp 92 Juta lebih. Padahal, target sebelumnya mencapai Rp 1,7 Miliar lebih dari 190 tower yang telah dianalisa.

Namun, jika jumlah tower yang dianalisa sebanyak 270 tower yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, maka dapat dipastikan Pemkab Buleleng akan memeroleh retribusi hingga Rp 2 Miliar lebih.

Made Kuta berdalih target tersebut belum secara maksimal dapat dicapai dikarenakan adanya pembatasan kegiatan di masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, sebagian besar dana kegiatan ini juga dialihkan untuk penanganan pandemi.

“Kita berharap kedepan tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap sejumlah tower yang ada di Buleleng tersebut. Sehingga bisa maksimal melakukan pendataan,” jelas Made Kuta.

Pengendalian dan pengawasan langsung tower-tower telekomunikasi ini, juga bertujuan untuk memastikan kembali apakah tower-tower tersebut masih layak atau tidak. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat.

Tak hanya tower telekomunikasi, sejumlah bangunan yang belum memiliki IMB terus akan dilakukan monitoring langsung di sejumlah desa. Agar sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat maksimal. Pihaknya juga tak menampik jika tercatat 50 buah tower di Buleleng yang belum mengantongi izin  mendirikann bangunan (IMB) alias bodong.

“Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pendapatan daerah dapat dikerjakan. Jika PAD meningkat, tentu pembangunan akan kembali lagi kepada masyarakat,” pungkasnya.

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news