Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Tolak Omnibus Law, Massa Santi Sindir MDA Larang Demo

16 Oktober 2020, 19: 08: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tolak Omnibus Law, Massa Santi Sindir MDA Larang Demo

DEMO : Aksi lanjutan tolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Bali. Tampak wakil ketua DPRD Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menemui massa. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law masih berlanjut di kota Denpasar. Kali ini kelompok yang tergabung dalam  Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI) menggelar unjuk rasa di Parkir Timur Bajra Shandi, Renon, kota Denpasar. Aksi yang digelar, Jumat (16/10), tersebut melibatkan puluhan orang dari berbagai elemen.

Koordinator Aksi Made Giri Gunawan atau Gerry Gunawan menerangkan kepada media bahwa tujuan aksi mereka adalah untuk mengawal Omnibus Law yang menurut mereka bermasalah. "Kami bertekad mengawal Omnibus Law yang bermasalah. Kami dari berbagai elemen seperti Cipayung Plus, Walhi, Fronter," ungkap Gerry.

Lebih lanjut Gerry mengatakan, penetapan UU Omnibus Law yang masih bermasalah, membuat masyarakat bertanya dan harus ditanggapi oleh DPR-RI selaku pembuat UU bersama pemerintah.

"Kami juga mengundang 9 anggota DPR RI dalam aksi ini. Kami tahu ini masa reses. Harusnya para anggota dewan datang mengunjungi dan menyerap aspirasi masyarakat," terangnya.

Mengenai larangan Majelis Desa Adat (MDA) untuk melakukan demonstrasi dengan alasan Pandemi Covid-19, menurut Gerry, MDA sudah keluar dari rohnya. "MDA sudah keluar dari rohnya. Kami sama-sama memperjuangkan Bali. Tapi kami juga tidak mengesampingkan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat," tandasnya.

Massa aksi melakukan long march dari parkir timur Bajra Shandi menuju Gedung DPRD Bali dengan dijaga ketat ratusan aparat kepolisian.

Ada beberapa poin tuntutan yang dibacakan oleh orator dalam demo tolak Omnibus Law tersebut. Pertama, mereka menuntut pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. "Kami juga menuntut mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu," ungkapnya.

Selain itu, para demonstran mendesak DPRD Bali dan Gubernur Bali untuk bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat agar membatalkan UU Cipta Kerja.

(bx/ris/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news