Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Ratusan Bidang Tanah Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat

16 Oktober 2020, 19: 52: 54 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ratusan Bidang Tanah Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat

SERTIFIKAT : Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin rapat terkait pensertifikatan tanah. (HUMAS PEMKAB KLUNGKUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

SEMARAPURA, BALI EXPRESS - Aset tanah Pemkab Klungkung belum semuanya bersertifikat. Dari 920 bidang tanah, 337 bidang belum bersertifikat. Ratusan bidang tanah itu sebatas tercatat sebagai aset Pemkab Klungkung. Tiap tahun menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung,  Dewa Putu Griawan, saat pertemuan penatausahaan aset tanah yang belum bersertifikat, Jumat (16/10).

Pertemuan di ruang rapat BPKPD tersebut dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Sekda I Gede Putu Winastra dan pejabat terkait lainnya.

Griawan tak merinci luas lahan yang belum bersertifikat itu. Ia sebatas merinci bahwa bidang tanah tersebut ada berupa jalan, sudah dibangun sekolah dan lainnya.  Namun belum bersertifikat karena beberapa alasan. Misalnya masih melengkapi dokumen sebelum diajukan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) maupun sedang menunggu proses penerbitan sertifikat dari BPN. “Intinya perlu proses lah,” jelasnya.

Pihaknya memastikan, pemerintah daerah sangat serius mensertifikatkan aset tersebut. “Kalau dulu kan kecil-kecil anggarannya. Sekarang kami komitmen.  Tahun ini (APBD Perubahan 2020) kami anggarkan Rp 150 juta untuk proses pensertifikatan,” sebutnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan, program pensertifikatan aset tanah merupakan salah satu pekerjaan rumah yang menjadi prioritas. Proses pensertifikatan agar tidak menjadi fokus salah satu OPD, melainkan diserahkan kepada masing-masing OPD terkait. Namun pembiayaannya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.  Ia berharap pensertifikatan dilakukan secepatnya, sehingga tidak terus menjadi catatan BPK.   “Pengurus aset masing-masing OPD dan sekolah harus benar-benar tekun melaksanakan pekerjaan ini. Para kepala dinas supaya menggenjot para petugas aset untuk bekerja lebih optimal,” tegas Suwirta. Pun demikian dengan koordinasi tingkat OPD harus lebih aktif.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news