Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Lokasi Bandara Sasar Wilayah Barat, Warga Sumberkelampok Menolak

16 Oktober 2020, 21: 54: 51 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Lokasi Bandara Sasar Wilayah Barat, Warga Sumberkelampok Menolak

CALON : Lokasi lahan calon Bandara di Desa Sumberkelampok.  (istimewa)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Warga Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak dibuat kaget dengan isu pembangunan Bandara Buleleng di wilayah tersebut. Warga pun menolak rencana itu, lantaran masih terjadinya konflik agraria. 

Perbekel Sumberkelampok, I Wayan Sawitra, saat dikonfirmasi Jumat (16/10) menjelaskan, jauh hari sebelum isu pembangunan bandara mencuat, Pemprov Bali sempat memberikan janji skema hibah 70:30 kepada masyarakat.

Artinya, 70 persen dari lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk perkebunan, pekarangan dan fasilitas umum. Sementara 30 persennya untuk Pemprov Bali. Atas janji tersebut, kata Sawitra, sejatinya masyarakat sudah legowo, kendati proses peralihan hingga saat ini belum dilakukan.  

"Tau tau tanggal 13 Oktober kemarin pemerintah memberikan informasi berencana akan membangun bandara di lahan itu. Warga jelas melakukan penolakan, karena hingga saat ini konflik agraria belum diselesaikan. Artinya, warga ingin agar konflik ini diselesaikan dulu. Kalau lahannya sudah diserahkan, warga siap kok bicara soal bandara. Karena selain ada lapangan pekerjaan, masyarakat pasti dapat ganti untung. Jadi kepentingan pemerintah dan masyarakat sama-sama jalan," Jelasnya. 

Terpisah, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, memilih irit bicara. Persoalan bandara ini, sebut Suradnyana, sedang diselesaikan oleh pihaknya bersama Pemprov Bali, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Kami akan melakukan koordinasi secara intens dengan warga untuk menemukan win-win solution. Untuk lengkapnya, silakan konfirmasi ke Gubernur ya," singkatnya.

Asal tahu saja, pemerintah hingga saat ini masih mencari sejumlah cara agar pembangunan bandara di Buleleng dapat segera terealisasikan. Pasalnya, setiap lahan yang dipilih untuk menjadi lokasi pembangunan, bermasalah. Mulai dari berstatus masih dikontrakjan kepada pihak ketiga, hingga berstatus konflik agraria. 

Seperti di Desa/Kecamatan Kubutambahan. Di wilayah tersebut sejatinya menjadi pilihan pertama pemerintah dalam membangun bandara internasional di Bali Utara. Bahkan, pihak konsorsium sudah melakukan feasibility study  (studi kelayakan) di wilayah tersebut, dan sudah beberapa kali dilakukan peninjauan oleh Kementerian Perhubungan. 

Namun, yang menjadi persoalan selama ini, lahan seluas 370 hektare milik duwe pura itu, saat ini masih berstatus dikontrakkan oleh pihak desa adat, kepada PT Pinang Propertindo selama 30 tahun, terhitung sejak 1991 sampai 2026, dan bisa diperpanjang tanpa batas waktu. 

Sementara pemerintah pusat menargetkan, bandara harus sudah dibangun pada 2021 mendatang, dan selesai pada 2023. Hal ini kemudian membuat pemerintah mencari alternatif lain, dengan mencari lokasi lain. Pilihannya jatuh pada lahan yang ada di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. 

Di wilayah tersebut, sejatinya tersedia lahan seluas 623.8 hektare eks HGU PT Margarana dan PT Dharmajati, yang kini dikuasai oleh Pemprov Bali. Namun sayangnya, lahan tersebut kini berstatus konflik agraria.

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news