Sabtu, 24 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Ngutang di LPD, Sekeluarga di Karangasem Diberhentikan Makrama Adat

17 Oktober 2020, 11: 53: 51 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Ngutang di LPD, Sekeluarga di Karangasem Diberhentikan Makrama Adat

PENJELASAN: MDA Kecamatan Abang, Karangasem, memanggil pihak Desa Adat Peselatan, Laba Sari, minta klarifikasi soal warga kasepekang, Jumat (16/10) sore. (istimewa)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Satu keluarga di Desa Adat Peselatan, Banjar Dinas Peselatan, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Karangasem, mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai krama (warga) adat. 

Satu keluarga ini disanksi lantaran belum dapat melunasi dana pinjaman di Lembaga Perkreditan Deda (LPD) desa setempat sesuai tempo yang ditentukan.

Sebenarnya masalah ini sudah terjadi akhir 2018 lalu. I Nyoman Darma, selaku nasabah belum dapat melunasi pinjaman sebesar Rp 10 juta di LPD Desa Adat Peselatan yang kemudian membengkak menjadi Rp 26 juta akibat perpanjangan kredit. 

Praktis, Darma dan keluarga tidak mendapatkan pelayanan secara adat untuk sementara waktu sampai kredit dilunasi. Meski terjadi hampir dua tahun, persoalan ini baru mencuat setelah tersiar foto dan unggahan keluarga Nyoman Darma yang menggelar upacara makingsan di gni (kremasi jenazah) almarhumah ibunya, Ni Ketut Wiri, di kuburan Desa Adat Peselatan, Laba Sari, 8 Oktober lalu. 

Poin pernyataan dalam unggahan bahwa satu keluarga mendapat sanksi kasepekang (dikucilkan) Kabar itu menyita perhatian publik, terutama di media sosial (Medsos).

Terkait itu, Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Abang, Karangasem, mengambil sikap. Pemanggilan terhadap Kelian Desa Adat Peselatan bersama Prajuru Desa, Kerta Desa, dan Ketua Sabha Desa, termasuk Ketua LPD, dilakukan Jumat (16/10). 

Pertemuan yang digelar di Sekretariat Desa Tista, Kecamatan Abang, hingga petang itu, dilakukan guna mendengar langsung penjelasan desa adat.

Acara dipimpin Jro I Gede Pasek Gunadi, selaku Panyarikan Alitan MDA Kecamatan Abang, bersama Bandesa Alitan MDA Kecamatan Abang Jro I Wayan Gede Surya Kusuma, didampingi Petajuh Bandesa Madya MDA Kabupaten Karangasem bidang Kelembagaan, Jro I Ketut Alit Suardana. 

Pada pertemuan terbatas itu terungkap, memang benar Desa Adat Peselatan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara sebagai krama atau warga adat kepada satu keluarga.

Bandesa Alitan MDA Kecamatan Abang, Jro I Wayan Gede Surya Kusuma, menjelaskan, penjatuhan sanksi terhadap satu keluarga itu memang dibenarkan desa adat akibat kredit macet. Bahkan, proses negosiasi antara nasabah dan LPD sudah dilakukan beberapa kali, namun belum membuahkan hasil.

Dalam pertemuan itu terungkap, proses peminjaman uang LPD Peselatan ini terjadi 2015, sebelum I Wayan Sudana, kelian desa adat saat ini menjabat. Nilainya mencapai Rp 10 juta.

Kredit tersebut diamprah dalam dua perjanjian akad kredit tanpa disertai agunan atau jaminan. Ternyata, nasabah tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya selama tiga tahun berturut hingga Oktober 2018.

"Desa adat menjelaskan dalam kurun waktu tiga tahun itu, LPD Peselatan sudah memberikan tiga kali perpanjangan kredit atau kompensasi kepada yang bersangkutan akibat kredit macet. Bulan Oktober 2018, yang harus dibayarkan menjadi kurang lebih Rp 26 juta," terang Wayan Surya, menjelaskan poin pertemuan.

Akibat laporan mengenai kredit macet itu, maka desa melaksanakan paruman dan memutuskan untuk memberhentikan sementara status I Nyoman Darma dan keluarga sebagai warga Desa Adat Peselatan.

Lalu sampai kapan sanksi ini diberlakukan? Status sanksi akan dicabut apabila tunggakan dilunasi. Itu artinya masih ada peluang bagi krama penunggak untuk melunasi dana pinjaman.

Wayan Surya menyebutkan, desa adat telah menjelaskan kepada yang bersangkutan dan keputusan sanksi telah diterima. Hanya saja, MDA Kecamatan Abang menyingkap bahwa penjatuhan sanksi tersebut disepakati atas dasar hasil paruman.

Setelah ditelisik, norma pemberhentian sementara krama adat tidak terdapat dalam Awig-Awig Desa, seperti halnya kesepakatan yang dibuat LPD dengan peminjam. 

"Namun dalam jenis-jenis Pamidandha dalam awig-awig desa, salah satunya terdapat norma kasepekang," tegas Wayan Gede Surya. Terkait itu, dirinya menilai peraturan yang diberlakukan LPD dengan awig-awig masih terjadi perbedaan. Karena itu, pihaknya telah meneruskan persoalan ini ke MDA kabupaten dan provinsi.

"Artinya aturan harus sinkron dan perlu ditata ulang regulasi yang ada. Harus mengacu awig-awig, sehingga tidak menimbulkan masalah baru ketika penerapan sanksi diberlakukan di kemudian hari. Kami punya tugas menata tersebut dan ini tidak berlaku di Desa Adat Peselatan saja, tapi termasuk 20 desa adat di Kecamatan Abang," tegasnya.

Ada empat poin ketentuan yang dijatuhkan kepada krama Desa Adat Peselatan yang statusnya dihentikan sementara itu. Di antaranya tidak dapat dipilih jadi Prajuru Desa, serta tidak mendapatkan Upasaksi dari desa adat.

Keluarga tersebut juga dikenai biaya pananjung batu Rp 500 ribu, apabila memakai fasilitas desa adat, misalnya prosesi penguburan atau kremasi di kuburan desa.

Bagi krama desa lainnya, tidak dibolehkan kegiatan suka-duka kepada warga yang disanksi. Apabila ada yang melanggar didenda 100 kg beras.

Ditemui terpisah, Jumat (16/10) sore, Kelian Desa Adat Peselatan, I Wayan Sudana mengakui, proses pengajuan kredit di LPD terjadi sejak lama. Katanya antara peminjam dan LPD sudah beberapa kali negosiasi agar ada upaya untuk pembayaran kredit hingga akhirnya keputusan penjatuhan sanksi terjadi. Sudana menegaskan, sanksi itu akan dicabut apabila tunggakan dilunasi.

"Sudah sebelum saya menjabat. Saya bahkan baru sebagai kelian desa, sejak 4 April tahun ini. Memang jatuh temponya 10 bulan itu belum bisa dibayar. Alasannya belum punya uang. Kesepakatannya juga sudah. Setelah paruman itu, Pamucuk LPD bersama Badan Pengawas LPD telah menyampaikan secara langsung dan krama dapat menerima," kata Sudana. 

(bx/aka/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news