Senin, 26 Oct 2020
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Penunggak Pajak Terancam Tak Dapat Bantuan Hibah Pariwisata

18 Oktober 2020, 17: 13: 28 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Penunggak Pajak Terancam Tak Dapat Bantuan Hibah Pariwisata

Kepala Bakeuda Tabanan, I Dewa Ayu Sri Budiarti. (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS-Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan hibah pariwisata kepada pelaku usaha di sektor pariwisata dan restoran di Bali, yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Kabupaten Tabanan mendapat alokasi hibah total Rp 7.443.100.000 yang terbagi menjadi 70 persen akan dialokasikan ke pelaku usaha dan 30 persen dialokasikan ke pemerintah daerah. Namun, bantuan itu diprediksi tidak bisa dinikmati oleh wajib pajak (WP) yang menunggak pajak. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, I Dewa Ayu Sri Budiarti, menyampaikan, para pelaku sektor pariwisata di Bali mendapat bantuan hibah dari pemerintah pusat yang totalnya mencapai Rp 1.183.043.960.000 karena terdampak pandemi Covid-19.

Dan, khusus di Kabupaten Tabanan bantuan hibah tersebut alokasinya Rp 7.443.100.000. Dimana nantinya dialokasikan untuk para pelaku pariwisata 70 persen atau Rp 5.210.170.000, dan pemerintah daerah 30 persen atau Rp 2.232.930.000.

"Jadi pembagiannya itu 70 persen dialokasikan ke pelaku usaha dan 30 persen dialokasikan ke pemerintah daerah," ungkapnya Minggu (18/10).

Ditambahkannya, untuk pelaku pariwisata, hibah akan diberikan ke usaha hotel dan usaha restoran di Kabupaten Tabanan yang jumlahnya hingga kini terdata mencapai 491 objek.

“Kami akan data lagi ke bawah untuk melakukan pengecekan karena ada beberapa kemungkinan tutup. Sekaligus untuk mengecek terkait kelayakan dan persyaratan penerima bantuan hibah nantinya,” paparnya.

Lebih lanjut, Budiarti menjelaskan,  syarat penerima hibah ini diantaranya adalah tidak adanya tunggakan pajak dari WP sejak 2019. Selain itu, WP secara rutin harus melaporkan pajak di tengah pandemi Covid-19, meskipun tidak ada pendapatan karena nihil tamu. 

Berkaitan dengan prosedur hibah, staf dari Bakeuda Tabanan  telah mengikuti sosialisasi bantuan hibah pariwisata ke pusat (Tangerang) menyangkut  mekanisme dan proses penyaluran hibah.

"Apakah nantinya akan masuk ke APBD atau pencairan hibah disalurkan pemerintah pusat langsung ke WP.  Itu  belum bisa kita pastikan, karena staf saya masih mengikuti sosialisasi di Tangerang untuk tahu detail mekanismenya," jelasnya.

Setelah mendapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, barulah akan dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata, sehingga para pelaku usaha ini juga bisa mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan penerima bantuan hibah.

Menurutnya, sejauh ini sejumlah hotel dan restoran yang ada di Tabanan, khususnya usaha berskala kecil masih ada yang tetap beroperasi. Hanya saja, waktu operasionalnya tidak full buka setiap hari, karena minim, bahkan hampir tidak ada tamu. Hal itu pula yang disebutnya berdampak pada penerimaan daerah bersumber dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tabanan yang menurun dari sebelumnya. 

"Memang pandemi Covid-19 membuat pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran menurun drastis," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, I Gede Sukanada, mengatakan, hibah pariwisata sebesar 70 persen dialokasikan untuk akomodasi pariwisata dan 30 persen diarahkan ke BKK untuk Desa Wisata. 

Di samping itu, juga akan ada pengawasan yang melibatkan TNI dan Polri. "Alokasi ini sudah sesuai menu pusat, karena waktu mendesak kalau membuat kegiatan kan harus lelang dulu, jadi diarahkan ke BKK untuk desa wisata," ungkapnya.

Ditambahkannya, jika desa wisata yang akan mendapatkan hibah tentunya desa wisata yang sudah ber-SK alias desa wisata resmi. Sedangkan untuk akomodasi pariwisata yang mendapatkan bantuan hibah akan disesuaikan dengan juklak dan juknis yang diberikan oleh pusat, diantaranya ketaatan membayar pajak.

"Itu datanya ada di Bakeuda karena kan disana pembayaran pajaknya, jadi ada ketentuannya sudah bayar pajak sampai bulan apa, atau nunggaknya berapa lama," imbuhnya.

Perwakilan Pemda Tabanan yang terdiri dari Asisten III Setda Tabanan, Bakeuda Tabanan, Bapelitbang Tabanan dan Dinas Pariwisata Tabanan pun telah mengikuti sosialisasi mengenai juklak dan juknis pemberian hibah pariwisata. 

(bx/ras/rin/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news