Jumat, 04 Dec 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Sanksi Kasepekang Krama Penunggak Pinjaman LPD Peselatan Dicabut

23 Oktober 2020, 19: 15: 53 WIB | editor : Nyoman Suarna

Sanksi Kasepekang Krama Penunggak Pinjaman LPD Peselatan Dicabut

SANKSI DICABUT: MDA Kecamatan Abang, Karangasem memediasi penandatanganan kesepakatan dan pencabutan sanksi krama Desa Adat Peselatan, Laba Sari, Jumat (23/10) sore. (ISTIMEWA)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Perkara krama (warga) adat Peselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem yang mendapat sanksi adat akibat menunggak kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat, akhirnya berujung damai. I Nyoman Darma, warga yang diberhentikan sementara sebagai krama adat, tidak kuasa menahan haru setelah hampir dua tahun didera sanksi.

Dia sesekali menunjukkan wajah harunya saat dipertemukan di Pura Puseh Desa Adat Peselatan, Jumat (23/10) sore. Penandatanganan berita acara kesepakatan antara debitur dan LPD menjadi bukti sah pencabutan sanksi itu. Hak dan kewajiban Nyoman Darma kembali, termasuk desa adat berkewajiban memulihkan nama baiknya sebagai krama adat.

Pertemuan yang digelar sejak pagi berjalan alot. Penandatanganan berita acara dan pembahasan lanjutan dipimpin Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Abang, dihadiri Bendesa Adat, pamucuk LPD, serta keluarga bersangkutan.

Ketua MDA Kecamatan Abang yang juga Bendesa Alitan Jro I Wayan Gede Surya Kusuma menerangkan, pencabutan sanksi tersebut disepakati setelah desa adat menggelar paruman (rapat adat), Rabu (21/10), dihadiri MDA Kecamatan Abang. Paruman menyepakati setelah yang bersangkutan menyatakan bersedia melunasi kredit.

Dengan begitu, Desa Adat Peselatan sepakat memulihkan nama baik dan mencabut status krama yang diberhentikan sementara. Termasuk mengembalikan biaya pananjung batu penggunaan fasilitas desa (kuburan) Rp 500 ribu saat upacara kremasi almarhumah Ketut Wiri, ibu I Nyoman Darma.

Belakangan, dalam pertemuan itu diketahui, ada empat krama yang mendapat sanksi diberhentikan sementara dengan masalah sama, yakni I Nyoman Darma, I Nyoman Merta, I Nyoman Kerta, dan I Nyoman Matra. "Empat krama ini dihadirkan dan sudah tanda tangan. Maka statusnya dipulihkan. Status krama desa kembali seperti sedia kala, mendapatkan swadarma dan swadikara seperti krama desa lainnya," jelas Surya. 

Pertemuan antara MDA Abang dan Desa Adat Peselatan sudah berlangsung dua kali. Selama pembahasan masalah kasepekang, kata Surya, desa adat telah disarankan mencabut sanksi kepada krama karena dinilai sudah tidak sesuai diterapkan saat ini. 

Selain tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), sanksi yang diterapkan sudah tidak relevan dengan Perda 4 Tahun 2019 tentang desa adat. "Sehingga peraturan lainnya di Desa Adat Paselatan perlu ditinjau kembali," kata Wayan Surya.

Sementara itu, Bandesa Adat I Wayan Sudana beserta pengurus LPD menyetujui niat baik nasabah yang berjanji akan mencicil sisa pokok pinjaman setiap bulannya. Kata Sudana, debitur mengaku bersedia memulainya pada November mendatang. "Sudah disampaikan secara lisan. Nasabah dapat mencicil setiap bulan sesuai kemampuan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai," ucapnya.

Desa adat akan segera melakukan revisi atas awig-awig desa tentang LPD. Bahwa desa adat akan segera menetapkan Pararem Desa tentang LPD. Begitu pula perjanjian antara LPD dan debitur akan ditinjau ulang. "Apapun yang sudah jadi keputusan, saya siap. Saya bersedia memulai (mencicil) lagi," kata salah seorang krama, Nyoman Darma, mewakili tiga krama lainnya.

Diberitakan sebelumnya, krama adat Peselatan

mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai krama (warga) adat, 2018 lalu. Satu keluarga ini disanksi lantaran belum dapat melunasi dana pinjaman di LPD desa setempat sebesar Rp 10 juta yang kemudian membengkak menjadi Rp 26 juta akibat perpanjangan kredit. 

Meski terjadi hampir dua tahun, persoalan ini baru mencuat setelah tersiar foto dan unggahan keluarga Nyoman Darma yang menggelar upacara makingsan di geni (kremasi jenazah) almarhumah ibunya, Ni Ketut Wiri, di kuburan Desa Adat Peselatan, Laba Sari, 8 Oktober lalu. 

Terungkap, proses peminjaman uang LPD Peselatan ini terjadi 2015. Kredit tersebut diamprah dalam dua perjanjian akad kredit tanpa disertai agunan atau jaminan. Ternyata, nasabah tidak mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya selama tiga tahun berturut hingga Oktober 2018. 

Laporan mengenai kredit macet itu, membuat desa melaksanakan paruman dan memutuskan untuk memberhentikan sementara status krama sampai tunggakan dilunasi.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news