Jumat, 04 Dec 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Soal Relokasi Warga Bantas, Carles Tuding BPBD Bangli Tak Serius

23 Oktober 2020, 20: 39: 15 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Relokasi Warga Bantas, Carles Tuding BPBD Bangli Tak Serius

Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BANGLI, BALI EXPRESS- Proses relokasi 26 KK warga Bantas, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani yang tak kunjung tuntas sejak tiga tahun lalu mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles. Carles menuding Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mengurus relokasi itu tidak serius bekerja sehingga persoalan menjadi berlarut-larut.

Carles menilai, relokasi lambat karena harus ada pemutihan lahan yang kini ditempati warga Bantas, hanya alasan BPBD saja. Semestinya BPBD tidak perlu khawatir, tidak mendapatkan lahan hutan apabila sudah melakukan pemutihan. Apalagi urusannya sama-sama pemerintah. Yakni pemerintah daerah dengan di pusat. “Kepala BPBD yang lama dan yang baru tidak serius mengurus,” tegas Carles kepada wartawan, Jumat (23/10).  

Kalau mau relokasi cepat, tinggal dikoordinasikan. Jalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Carles berkeyakinan, pemerintah tidak akan membohongi masyarakat, apalagi menyangkut keselamatan.  Seharusnya persoalan ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Terlebih sekarang sudah mulai musim hujan. “Keseriusan BPBD yang tidak ada. Kasian itu warga. Apalagi sudah mulai hujan. Tolonglah ditangani dengan serius,” pintanya.

Agar persoalan itu tidak berlarut-larut, politikus Partai Demokrat asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani ini mengaku akan berkomunikasi dengan komisi terkait di dewan untuk rapat kerja dengan BPBD.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli I Ketut Gde Wiredana, Selasa (20/10) menegaskan, proses relokasinya masih ruwet.  Sesuai rencana awal, warga setempat akan direlokasi ke Banjar Serongga, Desa Songan dengan memanfaatkan lahan hutan seluas 30 are. Lahan hutan tersebut akan ditukar dengan yang ditempati warga sekarang.

Menurut Wiredana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengizinkan begitu saja lahan hutan dijadikan pemukiman. Lahan penukar harus diputihkan dulu atau diserahkan ke kementerian. “Itu salah satu syaratnya,” ungkap Wiredana. Syarat itu belum bisa dipenuhi. Pemkab Bangli tidak berani melakukan pemutihan lahan warga karena khawatir setelah lahan diserahkan, pihak kementerian tidak langsung menepati janjinya mengeluarkan izin pemanfaatan hutan. “Siapa yang berani menjamin hutan itu langsung diberikan,” ujar Wiredana khawatir.  

Sekadar mengingatkan, 26 KK warga Bantas akan direlokasi karena wilayah yang ditempatinya rawan tanah longsor. Seperti terjadi Februari 2017. Sejumlah rumah warga tertimbun longsor. Tujuh orang meninggal dunia. Sejak bencana itu, Pemkab Bangli memutuskan warga direlokasi ke tempat yang aman.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news