Rabu, 02 Dec 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Badung Berharap Sisa Hibah Pariwisata Bisa Digunakan 2021

22 November 2020, 20: 36: 19 WIB | editor : Nyoman Suarna

Badung Berharap Sisa Hibah Pariwisata Bisa Digunakan 2021

PERTEMUAN: Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana bersama Sekda Adi Arnawa dan jajarannya menemui Menparekraf Wishnutama di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu (4/11) terkait hibah pariwisata. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Hibah pariwisata yang dikucurkan pemerintah pusat sangat membantu pemerintah serta pengusaha hotel maupun restoran di Badung. Hanya saja, karena tak semua hotel dan restoran lolos verifikasi, kemungkinan hibah yang dikucurkan tak terserap semuanya. Terkait hal itu, Pemkab Badung berharap jika nanti dananya tersisa, maka ada kebijakan masih bisa digunakan tahun depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan mengungkapkan, sesuai aturan jika anggaran tidak bisa terserap hingga akhir Desember 2020, sisanya harus dikembalikan ke kas negara. Artinya dikembalikan ke pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) hibah tersebut. “Memang sesuai peraturan harus mengembalikan anggaran jika semuanya belum terserap sampai akhir tahun ini,” ujarnya, Minggu (22/11).
Terkait hal itu, pihaknya ingin agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan hingga tahun 2021. Ini tentu membutuhkan adanya aturan atau kebijakan dari pemerintah pusat. “Memang kami pemkab Badung, termasuk bapak Pjs Bupati Badung berkeinginan agar anggaran itu bisa berkelanjutan digunakan, sehingga tidak perlu dikembalikan lagi,” ujarnya.
Diterangkan, tidak semua hotel dan restoran di Badung memenuhi persyaratan sesuai juklak dan juknis. Sehingga hibah pariwisata sebesar Rp 948 miliar lebih yang dialokasikan ke Badung, berpotensi tak terserap semuanya. Ini tak lepas dari kondisi pariwisata Bali saat ini yang belum pulih. “Penerbangan belum juga buka. Kan pariwisata tidak bisa berjalan maksimal. Membuka penerbangan ini kan tidak juga hanya faktornya ditentukan oleh kita sendiri, negara lainnya pun juga harus membuka penerbangannya,” paparnya.
Dengan demikian, pejabat yang Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Badung itu tak menampik kembali berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Harapannya ada kebijakan. Seperti halnya Pemkab Badung melobi persoalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) beberapa waktu lalu. Saat itu Pjs bupati Badung bersama jajaran langsung menemui Menparekraf  Wisnutama.
Namun, terkait dana hibah ini, pihaknya tak mesti menghadap kembali ke pemerintah pusat. “Kami bisa melakukan via telepon. Bisa juga staf atau orang pusat yang bertugas ke Bali, dan saat itu disampaikan juga. Entah itu Kementerian Keuangan, (Kementerian) Pariwisata dan yang lainnya. Itu nantinya kami sampaikan,” tandas Cok Raka Darmawan.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news