Rabu, 02 Dec 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Soal Pembelajaran Tatap Muka, Disdikpora Bali Masih Ogah

22 November 2020, 21: 10: 43 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Pembelajaran Tatap Muka, Disdikpora Bali Masih Ogah

SKENARIO: Skenario pembelajaran tatap muka. Siswa memakai face shield dan jaga jarak. (DOK. JAWA POS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali memastikan siap menerapkan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran tatap muka (PTM). Sebagaimana sinyal yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum lama ini. Kendati demikian, pihak Disdikpora Bali juga tetap akan menimbang-nimbangnya dengan matang, untuk menghindari risiko sekolah sebagai klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

“Pastinya nanti Pak Gubernur akan membuat surat edaran untuk merespons kebijakan pusat ini. Kami juga tidak ingin, begitu menteri berikan siaran pers, terus kami ujug-ujug buka sekolah, akhirnya menambah klaster baru. Klaster pasar sudah, klaster kantor sudah, nanti ada klaster sekolah. Kami tidak ingin seperti itu,” jelas Kepala Disdikpora Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Minggu (22/11).

Kesiapan yang dimaksudkan Boy tersebut menyangkut penerapan protokol kesehatan (prokes) yang telah dimuat ke dalam petunjuk teknis (juknis) yang dirampungkan pihaknya pada Agustus 2020 lalu. Dia menerangkan, sipers atau siaran persn yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Jumat (20/11), merupakan hasil revisi dari kebijakan sebelumnya.

Dalam sipers pertama, sesuai surat keputusan bersama atau SKB empat menteri, sekolah yang boleh dibuka berada pada zona hijau dengan segala ketentuan turunannya. Kemudian direvisi lagi, selain yang zona hijau, sekolah di zona kuning juga diizinkan untuk dibuka. “Sekarang, di sipers terbaru, sudah tidak melihat zona lagi,” ujarnya.

Artinya, sambung dia, empat poin yang jadi ketentuan sebelumnya, di antaranya melihat zona penyebaran Covid-19, ada izin dari pemerintah daerah setempat, pihak sekolah siap menerapkan prokes, dan ada izin dari orang tua siswa. “Sekarang yang poin pertamam zona sudah tidak ada. Kami yang poin dua, tiga, dan empat itu siap sekali sebenarnya,” imbuhnya.

Hanya saja, Boy menyebutkan, harus menerjemahkan kembali kebijakan terbaru dari Kemendikbud tersebut. Sebab dalam kebijakan terbaru itu disebutkan, sekolah boleh dibuka kembali pada Januari 2021. Namun pembukaan sekolah tersebut tidak diwajibkan. “Nah, kalimat ini kan harus dijabarkan lagi pengertiannya. Dibolehkan tetapi tidak diwajibkan. Malah diserahkan ke pemerintah daerah, multitafsir. Tapi baiklah, kami mungkin minggu depan akan rapat dengan kepala dinas seluruh kabupaten/kota karena menyangkut SMP dan SD juga. Tapi secara prinsip, kami siap melaksanakan ini (belajar tatap muka),” sebutnya.

Pun demikian, perkembangan kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan ini, akan dilaporkan pihaknya kepada gubernur Bali yang juga ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Tentu kami akan laporkan juga perkembangan ini ke gubernur. Terutama mengenai revisi poin pertama itu. Tidak lagi melihat zona,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news