Senin, 25 Jan 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Program KBS Terbentur Sistem, Dewan Badung Panggil OPD Terkait

07 Januari 2021, 18: 57: 45 WIB | editor : I Putu Suyatra

Program KBS Terbentur Sistem, Dewan Badung Panggil OPD Terkait

RAKER: Komisi IV DPRD Badung melaksanakan rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (7/1) di gedung dewan terkait kelanjutan program Krama Badung Sehat (KBS). (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS-Keberlanjutan program Krama Badung Sehat (KBS), menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Terkait itu, Komisi IV DPRD Badung melaksanakan rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (7/1) di gedung dewan. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, I Made Sumerta dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, RSD Mangusada, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda serta BPKAD.


Dijelaskan, KBS merupakan jaminan kesehatan bagi krama Badung untuk meng-cover 17 item atau kasus penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan seperti pemasangan ring jantung, ketergantungan obat maupun alkohol, sunat tanpa kaitan medis dan sebagainya. Program ini berjalan dengan baik hingga tahun 2020 yang lalu. Namun sejak memasuki 2021, anggaran untuk KBS yang sudah disiapkan Pemkab Badung tidak bisa masuk karena terbentur sistem administrasi (SPID) JKN sesuai ketentuan Permendagri. Karena itu, dewan khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung untuk kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS Kesehatan tak bisa dilayani.



Kadiskes Badung, dr. Nyoman Gunarta mengakui terbentur sistem atau administrasi permendagri. Ia pun sempat khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung akan terganggu. Termasuk kerja sama dengan delapan rumah sakit yang sudah berjalan selama ini, yang melayani kesehatan krama Badung. Namun demikian, ia mengaku telah melakukan pendekatan ke Kemendagri. Sehingga anggaran KBS tetap bisa terposting. "Komunikasi sudah terjalin dan saat ini kami masih menunggu jawaban pihak Kemendagri," ungkapnya.



Senada dengan Gunarta, Direktur RSD Mangusada dr. Ketut Japa membenarkan administrasi penganggaran ini tengah menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Walau begitu, pihaknya memastikan RSD Mangusada tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada krama Badung. "Kami pastikan semeton Badung tetap dilayani dengan baik. Tak ada alasan untuk menolak. Untuk tujuan ini, kami meningkatkan efisiensi. Untuk layanan yang tak ditanggung BPJS, RSD Mangusada siap membantu, sehingga tak ada pasien yang telantar," ujar Japa meyakinkan.



Walau begitu, dalam masa transisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta meminta Dinas Kesehatan dan RSD Mangusada melakukan komunikasi intens dengan masyarakat Badung terkait kendala postingan anggaran untuk KBS ini. Ia berharap, sementara masyarakat akan dilayani di RSD Mangusada untuk kasus-kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.



Pada kesmepatan itu, Sumerta juga menyoroti belum semua warga Badung ditanggung BPJS Kesehatan. Saat ini masih ada sekitar 2,22 persen atau 11 ribu lebih warga yang belum masuk BPJS Kesehatan. Ia pun meminta Diskes untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil, melacak warga yang belum masuk BPJS Kesehatan. "Cari datanya segera, sehingga semua krama Badung ter-cover layanan kesehatan ini," pintanya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news