Selasa, 26 Jan 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Pemprov Bentuk Komda, Tugasnya Pantau Gejala Ikutan Pasca Imunisasi

07 Januari 2021, 19: 03: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemprov Bentuk Komda, Tugasnya Pantau Gejala Ikutan Pasca Imunisasi

RAPAT: Rapat kerja dengan agenda pembahasan kesiapan vaksinasi yang dilakukan Komisi IV DPRD Bali yang diketuai I GP Budiarta Diskes Bali yang dihadiri langsung oleh kepalanya, dr Ketut Suarjaya, pada Kamis (7/1). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Pemerintah Pusat telah memberikan sinyal bahwa vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan. Meski demikian, keraguan akan efektivitas dari vaksin yang telah terdistribusikan tersebut masih muncul di sebagian masyarakat. Pun demikian dengan kekhawatiran akan adanya gejala ikutan usai vaksinasi dilakukan.

Soal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bali dr Ketut Suarjaya menegaskan bahwa akan ada Komite Daerah (Komda) yang akan memantau KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Komda ini bertugas berdasarkan surat keputusan atau SK gubernur dan diisi oleh dokter-dokter spesialis yang ahli di bidang vaksin.

“Sesuai SK Gubernur ada Komite Daerah atau Komda. Di dalamnya ada dokter-dokter spesialis yang ahli di bidang vaksin. Di sana yang bisa memantau kejadian ikutan daripada vaksinasi atau KIPI,” jelas dr Suarjaya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bali, Kamis kemarin (7/1).

Sejauh ini, sambung dia, belum ada informasi terkait kejadian ikutan pasca vaksinasi. Kalaupun ada masih jarang terjadi. Namun, mengingat vaksin ini baru, monitoring terhadap kejadian atau gejala ikutan pasca vaksinasi mesti tetap dilakukan.

“Makanya setelah vaksinasi disediakan tempat untuk diobservasi yang disiapkan faskes (fasilitas kesehatan). Habis vaksin dia akan diobservasi paling tidak 15 menit. Apakah ada reaksi, gejala-gejala, atau gatal gatal. Itu sedang disiapkan,” jelasnya lagi.

Kalaupun kejadian atau gejala ikutan muncul setelah peserta vaksinasi berada di rumah, menurutnya bisa dilaporkan ke faskes atau puskesmas. “Ini berlaku secara nasional,” imbuhnya.

Selain menjelaskan soal KIPI, di kesempatan yang sama dr Suarjaya juga menyebutkan bahwa distribusi vaksin dari pusat ke Bali terus berlangsung. Bahkan sampai dengan kemarin jumlah telah mencapai 51 ribu vial.

“Per hari ini sudah 51 ribu vial, 31 ribu vial (di tahap pertama) ditambah 20 ribu vial yang datang hari ini (kemarin),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta menjelaskan, pihaknya melakukan rapat kerja bersama Diskes Bali untuk memastikan sejauh mana kesiapan proses vaksinasi. Terlebih vaksin telah berdatangan ke Bali. Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah berlangsung selama sepuluh bulan dan menimbulkan dampak multisektoral.

“Kebetulan sudah ada vaksin yang sesegera mungkin didistribusikan ke masyarakat. Itu yang menjadi prioritas pembahasan tadi,” jelasnya.

Dia berharap, seiring proses distribusi yang terus berlangsung secara bertahap dari pusat ke Bali, pihaknya berharap vaksinasi bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. “Sehingga masyarakat segera terbebas dari Covid-19,” imbuh politisi PDIP ini.

Disinggung mengenai adanya keengganan maupun keraguan terhadap vaksinasi, terutama efektvitas dan keamanannya, pihaknya di DPRD Bali siap memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk menjadi kelompok yang lebih awal mendapatkan vaksin.

“Sebenarnya kenapa pejabat publik itu diberi prioritas karena paling tidak masyarakat memiliki keyakinan bahwa vaksin ini aman. Seorang presiden, seorang gubernur saja menjadi contoh. Seorang bupati, seorang wali kota, saja menjadi contoh. Dan betul-betul aman setelah itu,” tukasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news