Minggu, 07 Mar 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Disbud Denpasar segera Bahas Soal SE Nyepi tanpa Ogoh-ogoh

20 Januari 2021, 20: 01: 54 WIB | editor : I Putu Suyatra

Disbud Denpasar segera Bahas Soal SE Nyepi tanpa Ogoh-ogoh

OGOH-OGOH: Ilustrasi Ogoh-ogoh saat pangerupukan beberapa tahun lalu. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Dinas Kebudayan (Disbud) Kota Denpasar siap menindaklanjuti Surat Edaran Bersama PHDI Bali serta Majelis Desa Adat (MDA) Bali terkait ditiadakannya pengarakan ogoh-ogoh pada Tawur Agung serangkaian Hari Suci Nyepi Caka 1943 tahun 2021 mendatang. Disbud Kota Denpasar sendiri tak berani memutuskan secara sepihak, dikarenakan harus meminta pertimbangan PHDI dan MMDA serta Bendesa se-Kota Denpasar. 

"Surat resminya belum kami terima. Menyangkut soal ini, harus dikoordinasikan juga ke provinsi. Setelah itu kami rapatkan lagi bersama PHDI, MMDA dan para Bendesa," ucap Kadisbud Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram, Rabu (20/1).

Lanjutnya, setelah mendapat surat resmi, barulah rapat bisa dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak tersebut. Sebelumnya, terkait pelaksanaan Nyepi Saka 1943 tahun 2021 ini, telah keluar Surat Edaran bersama PHDI Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor 009/PHDI-Bali/2021 dan Nomor 002/MDA-Prov Bali/I/2021.

Surat ini dikeluarkan pada Selasa, 19 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, dan diketahui oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Dalam surat edaran bersama tersebut, diatur juga tentang pawai ogoh-ogoh. Dimana pengarakan ogoh-ogoh serangkaian Nyepi tahun 2021 ini resmi ditiadakan. Artinya, dalam setahun, sudah dua kali pawai ogoh-ogoh tak dilakukan setelah sebelumnya di tahun 2020 lalu karena pandemi Covid-19 merebak.

Lalu, bagaimana anggaran untuk Sekaa Teruna (ST) di Kota Denpasar yang biasanya diberikan setiap tahunnya? Lanjut Bagus Mataram, hal itu belum bisa dipastikan, mengingat saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 dimana untuk di APBD induk belum dianggarkan. "Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa dianggarkan lagi," tandasnya.

Sementara Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana menambahkan, keputusan bersama ini merupakan hasil dari rapat yang digelar di Kantor Gubernur Bali pada Selasa (19/1) lalu dengan melibatkan PHDI Bali, MDA Bali dan juga Gubernur Bali tentunya. 

Gusti Ngurah Sudiana mengatakan peniadaan pawai ogoh-ogoh ini dilakukan karena saat ini pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Terlebih, dikhawatirkan pada saat pengarakan ogoh-ogoh nantinya, akan menimbulkan keramaian. Yang notabene bisa memicu klaster baru. 

Ia menambahkan, ada beberapa dasar hukum dikeluarkannya surat edaran ini yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Juga dibarengi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Surat Edaran Gubernur Bali: Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. 

Selain mengatur tentang peniadaan pawai ogoh-ogoh, surat edaran tersebut juga memuat tentang tata cara pelaksanaan rangkaian Nyepi.

(bx/dip/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news