Selasa, 02 Mar 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Soal Sulinggih Cabul, PHDI Diminta Jangan Cuci Tangan

19 Februari 2021, 18: 29: 23 WIB | editor : I Putu Suyatra

Soal Sulinggih Cabul, PHDI Diminta Jangan Cuci Tangan

KETUA: Ketua Forum Koordinasi Hindu Bali, Wayan Bagiarta Negara. (I PUTU AGUS ADEGRANTIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kasus dugaan sulinggih cabul yang ada di Kabupaten Gianyar mendapat tanggapan dari Forum Koordinasi Hindu Bali. Meski sulinggih tersebut tidak tercatat di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kabupateen maupun provinsi, namun tidak seharusnya lembaga Umat Hindu cuci tangan begitu saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Hindu Bali, Wayan Bagiarta Negara, Jumat (19/2). 

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan empat hal yang ditekankannya dengan adanya kasus tersebut. Sebab sulinggih yang diduga melakukan tindak tidak senonoh tersebut belum jelas dengan tahapan kesulinggihannya. Terlebih PHDI sendiri tidak tahu menahu dengan keberadaan sulinggih itu, bahkan ketika tidak tercatat di PHDI bukan merupakan ranahnya untuk melakukan tindakan maupun memberikan sanksi. 

"Ada beberapa hal sebenarnya, pertama dari kelembagaan PHDI gak bisa cuci tangan dalam hal ini. Sebab ini merupakan tanggungjawabnya PHDI sebagai majelis tertinggi dan mengatur tentang Diksa Pariksa Diksita. Contoh lainnya banyak seperti Diksa Massal oleh Sampradaya yang diayomi PHDI dan bahkan sampai berkantor dan bersekretariat," paparnya. 

Selanjutnya ia juga mengatakan keberadaan sulinggih tersebut ketika benar melakukan padiksan,  maka tidak terlepas dari tanggung jawab nabenya. "Dari Pediksan ini tidak terlepas dari tanggungjawab Nabenya, kalau dia menganut Diksita Bali Pulina, ketika dia melakukan dengan aturan lain tentu sudah harus ditindak oleh PHDI sebagai majelis. Kalau dari pribadi yang bersangkutan harus ada tanggungjawab moral dan hukum sekala dan niskala," tegas Bagiarta Negara. 

Ditambahkannya khusus bagi PHDI sebagai majelis diharapkan kelembagaan sulinggih tersebut ketika tidak tercatat di PHDI sendiri. Hal itu  disebut sebagai langkah dan upaya agar tidak ada lagi kasus serupa terulang kembali. "PHDI sebagai Majelis harus dan wajib mempertanyakan kelembagaannya (sulingggih,Red) terkait dengan Sampradaya yang dia ayomi dan akhirnya berulah tidak senonoh seperti ini," sambungnya. 

Sebelumnya Ketua PHDI Bali, Prof I Gusti Ngurah Sudiana saat ditemui di kantornya Selasa (16/2) lalu menegaskan pihaknya telah mengatensi kasus tersebut. Hanya saja pihaknya terkendala dalam penanganan lantaran sulinggih yang bersangkutan tidak tercatat di PHDI. Dengan demikian yang mewenangi adalah nabe-nya sementara PHDI sendiri tidak memiliki hak dalam memberikan sanksi.

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news