Minggu, 07 Mar 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Biaya Pemeliharaan Dermaga Tanah Ampo Rp 700 Juta Setahun

21 Februari 2021, 18: 35: 33 WIB | editor : I Putu Suyatra

Biaya Pemeliharaan Dermaga Tanah Ampo Rp 700 Juta Setahun

BONGKAR MUAT: Suasana bongkar muat kendaraan roda empat di dermaga Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem, belum lama ini. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai, setiap tahunnya menganggarkan hingga Rp 700 juta lebih untuk biaya pemeliharaan gedung di dermaga Tanah Ampo, Karangasem. Sejak ditunjuk sebagai penyelenggara pelabuhan, KSOP Padangbai punya kewenangan untuk kelola aset tersebut sepanjang pemerintah daerah belum memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Kepala KSOP Padangbai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin menjelaskan, untuk operasional dermaga hingga gedung serta tenaga kerja di dalamnya bisa menghabiskan Rp 700 juta lebih selama satu tahun. "Kami alokasikan itu termasuk perawatan gedung, listrik, kebersihan, dan gaji tenaga. Soal itu (norok) mau gimana lagi," kata Suyasmin.

Pihaknya menyebut, lahan serta gedung terminal Pelabuhan Tanah Ampo milik Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem, statusnya masih pinjam pakai. Karena itu, biaya operasional dibebankan ke KSOP Padangbai. Dijelaskan, pada 2020 lalu, KSOP Padangbai sama sekali tidak mendapat kucuran anggaran dan kabarnya sulit untuk memohon alokasi anggaran pemeliharaan ke pusat.

Anggaran itu bisa didapat apabila dermaga beroperasi, atau minimal ada kegiatan pelayaran di pelabuhan. Di satu sisi, dermaga yang dicanangkan untuk kapal pesiar, belum bisa berfungsi lantaran pemenuhan standar keamanan fasilitas kapal dan pelabuhan belum dilakukan.

"Bahasanya harus compliance ISPS Code (Ship and Port Facility Security), secara International ada aturannya. Jadi karena itu kapal pesiar tidak mau sandar karena ketika balik akan dapat sanksi. Juga black list. Tapi memang pelabuhan jadi tidak berfungsi, terlebih fungsinya dialihkan sekarang dari pelabuhan utama jadi pelabuhan pengumpul," ujar dia.

Suyasmin mengakui, pelabuhan sempat akan disewakan kepada investor. Tujuannya agar aset tersebut dioperasikan. Nilai penawaran kepada investor tersebut berbeda-beda lantaran kepemilikan aset. Yakni milik pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Nilai sewa untuk dermaga saja mencapai Rp 125 juta setahun dengan jangka waktu lima tahun. Sedangkan lahannya Rp 75 juta dan gedung Rp 50 juta. Investor awalnya menyanggupi menyewa masing-masing aset.

"Setelah itu batal karena ada perubahan nilai penawaran. Setelah dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, nilai sewa aset sisi laut saja jadi Rp 20,5 miliar selama 5 tahun. Investor teriak tidak sanggup dan akhirnya gak jalan. Sempat uji coba kapal LCT tujuh kali kedatangan saja ya agar ada kegiatan," terang Suyasmin.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah bertemu komisi II dan III DPRD Karangasem membicarakan masalah alih fungsi dermaga. Suyasmin mengakui, alih fungsi sudah menjadi ketentuan Kementerian Perhubungan melalui Surat Keputusan 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Tanah Ampo bergeser menjadi pelabuhan pengumpul.

Pihaknya sudah menyarankan agar pemerintah daerah maupun DPRD mengusulkan kembali Tanah Ampo jadi pelabuhan utama. Sebab, untuk menerima kapal pesiar bersandar haruslah berstatus pelabuhan utama, di samping ada syarat teknis lainnya.

"Kami mendukung pemerintah mendorong aset ini untuk kebutuhan pariwisata seperti awal dicanangkan. Di satu sisi, kami harus mengoperasikan aset sehingga tak ada yang dinyatakan mangkrak. Karena itu juga kami tak dapat anggaran perawatan karena 10 tahun lebih tak ada kegiatan. Uji coba embarkasi-debarkasi juga upaya kami agar dermaga jalan," tukas Suyasmin.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news