Kamis, 04 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Manfaat dan Dampak PPKM Mikro Tergantung Peran Kades

22 Februari 2021, 17: 26: 58 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Manfaat dan Dampak PPKM Mikro Tergantung Peran Kades

TALKSHOW : Talkshow dampak PPKM Mikro yang dilakukan secara virtual dari Media Center Graha BNPB Jakarta, Senin (22/2).   (istimewa)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS-Guna mengetahui dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, talkshow dihelat secara virtual dari Media Center Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (22/2). 

Dua narasumber dilibatkan, yakni dari Kementerian Desa dan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19. Talkshow dilakukan berdasarkan pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro selama 5 minggu menunjukkan hasil yang optimistis. 

Berdasarkan data Satgas, 19 Februari 2021, jumlah kasus aktif secara nasional mengalami penurunan  17,27% selama sepekan, atau pada pekan ke-6 pelaksanaan PPKM.

Hal tersebut mendorong pemerintah untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat hingga 8 Maret 2021. Sehingga, percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat tercapai. 

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr. Alexander K. Ginting menjelaskan,  PPKM Mikro merupakan komitmen dari masing-masing desa. “Ini merupakan komitmen di desa yang berkaitan dengan kesehatan terkait PPKM. Harus belajar terus mengenai PPKM ini, karena di kota dengan di desa pasti berbeda penerapannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dr Alexander juga mengatakan, terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam penerapan PPKM Mikro ini.

“Yang harus kita cermati dalam PPKM mikro ini adalah yang pertama dikerjakan, kedua penanganan, ketiga pembinaan, dan keempat sinergitas di setiap desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun lurah,” tegasnya.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaannya juga harus ada dukungan yang dipimpin dari kepala desa (kades) maupun lurah. 

Kegiatan utama dengan  penerapan wajib memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, menghindari berkerumun, gunakan handsanitizer, dan tidak adanya kumpul-kumpul pesta, ataupun tidak ada kegiatan kumpul di balai rakyat. “Ketika ada penegakan, sosialissi, integrasi, komuniaksi, dan data penularan akan turun,” imbuhny dr. Alexander.

Sementara perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rosida Rahmawati menegaskan, agar dipergunakan dana desa dalam penanganan Covid m-19. “Terdapat 20 ribu lokus desa PPKM Mikro, agar dana desa sebesar 8 persen digunakan kegiatan penanganan Covid-19,” tegasnya.

Ditambahkannya, agar posko di desa berkoordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksananaannya. “Kami memiliki 10.600 pendamping desa yang melaporkan kepada Kemendes. Itu terus kami lakukan pengawasan dan komunikasi dengan Satgas di provinsi. Terpenting sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan itu tetap ditingkatkan pada posko di tingkat desa,” pungkas Rosida. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news