Kamis, 04 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Terkait Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar

Fraksi PDIP:Jangan Dibawa ke Ranah Politik, Mari Menangkan Hati Rakyat

22 Februari 2021, 18: 14: 37 WIB | editor : Nyoman Suarna

Fraksi PDIP:Jangan Dibawa ke Ranah Politik, Mari Menangkan Hati Rakyat

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana (baju putih) dan anggota Fraksi PDIP, Ondo Wirawan bersama Ketua Fraksi Indonesia Raya, Ngakan Rai, Senin (22/2). (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS - Polemik tanah Pasar Umum Gianyar terus bergulir. Setelah Fraksi Partai Golkar DPRD Gianyar mendorong Pemkab Gianyar segera melakukan mediasi dengan Desa Adat Gianyar, kini giliran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar angkat bicara.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana, pada dasarnya revitalisasi Pasar Umum Gianyar memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni untuk memutar perekonomian masyarakat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, keberadaan pasar sangat dibutuhkan. "Tapi seolah-olah polemik ini masuk ke ranah politik, sehingga saya juga selaku Sekretaris DPC PDIP Gianyar mulai mengambil sikap," tegasnya saat ditemui Senin (22/2).

Ia menuturkan jika sebelum revitalisasi pasar dimulai, Pemkab Gianyar melalui Bupati Gianyar telah melakukan mediasi dan koordinasi dengan Desa Adat Gianyar. Bahkan pertemuan digelar sebanyak 3 kali di Bappeda Gianyar dan juga dihadiri oleh Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana.

"Nah goal-nya dari pertemuan itu adalah permintaan Desa Adat untuk mengelola Pasar Umum, pengelolaan Pasar Senggol dilanjutkan, dan parkir dilanjutkan. Tapi disepakati oleh Bupati bahwa soal Pasar Umum memang harus dikelola oleh Pemkab karena undang-undangnya seperti itu, sedangkan pengelolaan pasar senggol dan parkir dilanjutkan oleh Desa Adat. Dan yang paling penting, Desa Adat Gianyar diberikan 7 ruko, Puri 3 unit, dan Beng 2 unit," jelasnya.

Dan akhirnya saat itu pula, secara sporadis dasar permohonan hak guna pakai itu ditandatangani oleh Kelian Dinas Teges Kaja. Dimana hal itu lah yang digunakan sebagai dasar mengajukan permohonan ke BPN untuk permohonan hak guna pakai oleh Pemkab Gianyar. "Tanah itu sudah dikuasai lebih dari 60 tahun, secara wewenang sudah selesai, tidak perlu ada yang diperdebatkan," lanjutnya.

Disamping itu, revitalisasi Pasar Umum Gianyar memiliki nilai investasi Rp 250 Miliar sehingga pertimbangan hukumnya sangat matang. Dengan demikian menurutnya tidak ada lagi yang perlu di mediasi. "Kalau yang namanya aset daerah semua hak guna pakai, tidam ada hak milik karena tanah ini tidak ada pemiliknya. BPN juga sudah memproses dan tidak ada kendala, bahkan sudah mau dikeluarkan. Jadi kalau sekarang bicara mediasi, atau mau mensertifikatkan tanah, memangnya tanah siapa, ini kan lucu ?," sambungnya.

Disatu sisi pihaknya tidak ingin polemik tersebut dibawa ke ranah politik. Sebab dalam perjanjian itu sudah jelas disepakati, namun ini seolah dibuat bermasalah. "Nanti saya minta ke Bupati agar ditinjau ulang perjanjian ini," imbuhnya lagi.

Sudarsana menambahkan, jika versi Desa Adat tanah pasar itu merupakan tanah PKD maka menurutnya persoalan itu sudah selesai tahun 1947. Seluruh fakta sudah jelas di lapangan, tukar guling dan kompensasi juga sudah jelas. Masyarakat yang dipindah pun saat ini masih hidup, dan tidak mungkin disanggah.

Maka dari itu pihaknya berpendapat jika tidak perlu meminta perlindungan hukum. Sebab jika belum paham dapat menggugat melalui pengadilan. "Toh juga tidak gampang, harus ada unsur yang terpenuhi. Jadi jangan lah disituasi Covid-19 ini hal ini dibuat masalah. Dan kami juga tidak ada maksud saling menyalahkan atau mengalahkan," tegasnya.

Ia juga kembali menegaskan jika status tanah tidak jelas maka tidak mungkin ada pembangunan. Sehingga hal itu sudah jelas dan tidak perlu diputar-putar lagi apalagi di mediasi. "Jadi menangkan hati rakyat, agar cepat selesai, rakyat bisa jualan, senggol dan parkir kembali, sariboga lanjut, ya sudah rakyat menang semua," tandasnya.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news