Kamis, 04 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
HUKUM

Berkas Kasus Retribusi ODTW di Karangasem Siap Masuk Meja Hijau

22 Februari 2021, 21: 30: 44 WIB | editor : I Putu Suyatra

Berkas Kasus Retribusi ODTW di Karangasem Siap Masuk Meja Hijau

BERI KETERANGAN: Kasi Pidsus (kanan) Kejari Karangasem, M Matulessy, dan Kasi Intel I Dewa Semara Putra (kiri) saat memberikan keterangan. (ISTIMEWA)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem tengah mengejar kasus dugaan korupsi retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tahun lalu belum terselesaikan. Kasus tersebut kini sudah P21 dan siap masuk meja hijau.

Berkas perkara dan dua tersangka tinggal menunggu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Senin (22/2), penyidik Kejari Karangasem baru menyerahkan dua tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tersangka berinisial IWT dan IND, tampak menjalani pemeriksaan terakhir, didampingi penasihat hukum. "Tadi baru pelimpahan tahap 2, berkas perkara dan dua tersangka ke JPU. Kami upayakan agar kasus cepat, segera disidangkan," ujar Kasi Pidana Khusus M Matulessy.

Pemeriksaan terhadap dua tersangka tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dijelaskan, dua tersangka merupakan pesiunan dan ASN di Dinas Pariwisata Karangasem. IWT adalah mantan pejabat tata usaha keuangan di Dinas Pariwisata sejak 2011 sampai 2016.

Sedangkan tersangka IND adalah bendahara penerimaan di dinas yang sama selama 2011-2016. Meski begitu, JPU tak lakukan penahanan rutan terhadap keduanya. Mereka berstatus sebagai tahanan kota selama 20 hari.

Pihaknya menilai, kedua tersangka sudah bersikap kooperatif sejak awal penyidikan. Bahkan tersangka sudah mengembalikan potensi kerugian keuangan negara yang jumlahnya sama sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Bali di Denpasar.

Kedua tersangka dijerat Pasal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan Primair (utama) Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kemudian diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news