Kamis, 04 Mar 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Keluhkan Air, Petani Subak Balangan dan Uma Tegal 'Masadu' ke Dewan

22 Februari 2021, 21: 43: 00 WIB | editor : I Putu Suyatra

Keluhkan Air, Petani Subak Balangan dan Uma Tegal 'Masadu' ke Dewan

MENGADU: Mengeluh kesulitan air, perwakilan di Subak Balangan dan Subak Uma Tegal, Kecamatan Mengwi mendatangi DPRD Badung, Senin (22/2). (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Mengeluh kesulitan air, perwakilan di Subak Balangan dan Subak Uma Tegal, Kecamatan Mengwi mendatangi DPRD Badung, Senin (22/2). Kedatangan petani yang diikuti puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Marhaen Denpasar tersebut, meminta agar wakil rakyat membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi sejak 20 tahun belakangan ini. Perwakilan mereka pun langsung diterima Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Ketua Komisi I, Wayan Regep beserta Anggota Komisi IV, I Made Suardana di ruang rapat pimpinan DPRD Badung.

Pada intinya, dalam penyampaian aspirasi itu, petani masadu (mengadu) sekitar 20 tahun tidak pernah mendapat air yang cukup dari hulu, dalam hal ini wilayah Tabanan. Akibatnya sawah yang digarap tak mendapat pengairan maksimal. Bahkan mengalami kekeringan. "Kami ingin aliran air irigasi Subak Balangan dan Uma Tegal dinormalisasi lagi. Selama ini aliran  ke Subak Balangan dibeton sehingga tidak dapat air," ungkap Pakaseh Subak Balangan, I Ketut Matrayasa.

Sementara Putu Jody Veriawan selaku Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Marhaen Denpasar mendorong agar DPRD Badung segera mencarikan solusi. Mengingat, kata dia 120 hektare lahan pertanian disubak setempat sulit mendapat air ke saluran irigasi dan hanya bisa menunggu air hujan baru bisa bercocok tanam.

"Penyebab sulitnya petani di dua subak ini mendapat air karena aliran air ke Subak Balangan dan Uma Tegal ditutup beton, sehingga 300 petani di dua Subak ini tidak menanam padi," katanya.

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menanggapi aspirasi itu, berjanji akan menindaklanjutinya. Pihaknya berencana bersurat ke BWS Bali dan Pemprov Bali serta Bupati Tabanan terkait hal ini. Sehingga nantinya ditemukan solusi terbaik bagi petani.

"Ini adalah hak petani. Ini sangat memalukan, masak petani selama 20 tahun di Balangan sulit dapat air," katanya.

Persoalan ini menurut Sekretaris DPC PDIP Badung tersebut, merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya soal aliran air tersebut menjadi kewenangan penuh BWS dan Provinsi Bali. "Sumber masalah ini kan pembagian air DAM dari Luwus. Ya, kami di dewan harus selesaikan masalah rakyat ini dan ini harus adilan buat petani," tegas Parwata.

Sementara Wayan Regep selaku Ketua Komisi I DPRD Badung bersama Anggota Komisi IV DPRD Badung, I Made Suardana menilai masalah petani ini sangat serius. Sehingga sangat penting dan harus segera ditangani. Pihaknya pun setuju untuk berkoordinasi dengan Pemkab Tabanan. "Terutama kami akan berkoordinasi ke Kabupaten Tabanan. Mengingat permasalahan ini harus dilakukan secara berkeadilan demi kemakmuran petani," tandas Regep.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news