Kamis, 04 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Tangani Pandemi, Sejumlah Desa Kewalahan Kejar Ketentuan 8 Persen

23 Februari 2021, 00: 32: 32 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Tangani Pandemi, Sejumlah Desa Kewalahan Kejar Ketentuan 8 Persen

KADIS : Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan I Gusti Ngurah Supanji dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Roemi Liestyowati. (istimewa)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro membuat pemerintah desa mesti melakukan refocusing APBDes.

Apalagi sesuai regulasi pemanfaatan dana desa, pemerintah desa mesti menyiapkan minimal delapan persen dari total APBDes untuk menunjang kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di luar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Terkait itu, rupanya masih ada beberapa desa yang kewalahan menjangkau rasio anggaran sebesar delapan persen tersebut. Terhadap desa yang kesulitan menjangkau rasio tersebut diharapkan melakukan Musyawarah Desa Khusus.

Situasi ini terungkap dalam Rapat Evaluasi PPKM Berskala Mikro tahap pertama yang digelar di Kantor Bupati Tabanan, Senin  (22/2).

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Roemi Liestyowati, masing-masing desa diharapkan melaksanakan Musyawarah Desa Khusus karena regulasi menegaskan bahwa dana untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 sebesar delapan persen di luar BLT DD.

“Sementara ada beberapa desa yang tidak bisa memenuhi ketentuan delapan persen itu. Karena itu, mereka mesti melakukan Musyawarah Desa Khusus,” jelas Roemi dalam pertemuan yang dipimpin Sekda sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tabanan, Gede Susila tersebut.

Sejauh ini, sambung dia, transfer dana desa sudah masuk ke seluruh rekening desa. Skema pencairannya disesuaikan dengan status desa itu sendiri. Pencairan untuk desa reguler sebanyak tiga kali. Sementara yang berstatus desa mandiri sebanyak dua kali, tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

“Terhadap perubahan APBDes, kami sudah menindaklanjutinya bersama Ketua Forum Perbekel Tabanan untuk membahas pelaksanaan PPKM Mikro ini,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga sudah bersurat kepada masing-masing desa tertanggal 11 Februari 2021. Salah satu poin surat tersebut menegaskan agar desa dinas melakukan kesepakatan bersama desa adat untuk menghindari overlapping penggunaan dana atau anggaran.

“Maksudnya pada poin yang sama didanai dua sumber. Ini yang tidak boleh. Bahkan contoh surat kesepakatan juga sudah kami berikan,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pencairan dana desa adat, seperti dipaparkan Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan I Gusti Ngurah Supanji, telah ditransfer ke rekening desa adat masing-masing. Hanya saja, proses pencairan belum bisa dilakukan dikarenakan kendala administrasi.

Di samping itu, masih ada beberapa desa adat yang belum merampungkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Adat tahun anggaran 2020. Sehingga, terhadap desa adat yang belum rampung laporannya tersebut, belum memperoleh transfer.

Sejauh ini, sudah ada 200 lebih desa adat yang telah menyampaikan laporan tahun anggaran 2020. Sisanya sedang didorong untuk menuntaskan laporan agar dana desa adat bisa ditransfer. “Kami bersama Majelis Desa Adat Kabupaten mendorong desa tersebut menuntaskan LPJ dan segera disetor,” sebutnya.

(bx/hai/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news