Sabtu, 06 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Polemik Sewa Lahan Desa Adat, Propertindo Ternyata Belum Lunas

23 Februari 2021, 19: 05: 26 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Polemik Sewa Lahan Desa Adat, Propertindo Ternyata Belum Lunas

Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea. (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-PT Pinang Propertindo (PP) selaku pihak penyewa lahan Desa Adat Kubutambahan, akhirnya mengakui memang belum membayar lunas uang sewa lahan desa adat yang sempat disebut sebagai calon lahan Bandara Buleleng. 

Pengakuan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Desa Linggih Desa Adat Kubutamabahan dan prajuru adat.

Surat seolah menjawab isu yang berkembang di masyarakat tentang adanya tudingan penggelapan sisa uang sewa tanah adat oleh prajuru adat. Terutamanya adanya insiden pemasangan lima baliho terpasang di wilayah Dusun Kubu Anyar, Desa/Kecamatan Kubutambahan,11 Oktober 2020 lalu.

Masing masing baliho bertuliskan 'JP Menyetor 2,4 Miliar kepada Kas Desa, 1,6 Miliar Digelapkan untuk Kepentingan Pribadi'. Baliho lain juga bertuliskan 'Penghulu Desa Adat Telah Berbohong Kepada Warga Masyarakat Adat Kubutambahan'.

Selain itu, ada pula Baliho bertuliskan 'Tanah Duwen Pura Telah Dikontrak Tanpa Batas Waktu'. Di sudut lain juga ditemukan tudingan bertuliskan 'Tanah Duwen Pura Sudah Disertifikatkan 16 Hektar Atas Nama Pribadi'. Dan tulisan yang paling mencolok adalaha 'JP Telah Memberi Hadiah Hutang Sebesar Rp 1,4 Triliun Kepada Ida Batara Ratu Pingit'. Belakangan, kasus pemasangan baliho inipun sempat dibawa ke ranah hukum atas dugaan pencemaran nama baik.

Surat yang ditandatangani Lucky Winata selaku Direksi itu menyebutkan, jika perusahaannya telah menyewa lahan milik Desa Adat Kubutambahan seluas 370,80 hektare dari tahun 2000 hingga 2091 senilai Rp 3.997.987.250. Dari nominal itu, yang telah dibayarkan sebesar Rp 2.496.053.750.

Sehingga, PT. PP masih memilik kekurangan pembayaran sewa lahan ke Desa Adat Kubutambahan sebesar Rp 1.501.933.500. Bahkan, dalam surat itu juga disebutkan, jika sisa pembayaran akan dilunasi Desember 2021.

Penundaan sisa pembayaran ini dilakukan, mengingat permohonan izin untuk usaha agrowisata dan surat izin mendirikan bangunan pada tahun 2014 ditolak oleh Pemkab Buleleng. Pasalnya, di lokasi tersebut nantinya akan dibangun bandara dan sudah ditetapkan melalui Perda RTRW. Sehingga, PT. PP akhirnya menunda pelunasan yang jatuh tempo tahun 2014 dan 2017 lalu.

Terkait dengan kredit senilai Rp 1,4 Triliun, PT.PP mengaku tidak pernah melakukan pinjaman dan hanya berperan sebagai dukungan collateral SHGB kepada sister company sebagai bentuk jaminan tambahan. Artinya, bukan jaminan utama. Pembayaran kredit pun saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

"Memang terdapat satu kredit yang bermasalah bagian pinjaman dari sister company atas nama PT. BIM untuk proyek di Batam, tapi jaminan asset PT. BIM telah melebihi nilai pinjaman. Posisi PT. Pinang hanya memberi beberapa SHGB sebagai tambahan jaminan atas kredit PT.BIM tersebut," ujar Lucky Winata dalam surat itu.

Sebab, berdasarkan surat sewa menyewa tanggal 1 November 2001 dan 14 April 2002, PT. PP telah melakukan usaha pertanian dengan jagung gembal bekerja sama dengan SMK Bali Mandara. "Jadi, isu yang berkembang, kalau tanah Desa Adat Kubutambahan akan disita atau dilelang tidak benar," tegas Lucky Winata.

Sementara itu, Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, tak menampik jika dirinya telah menerima surat dari PT. PP. Surat tersebut pun sudah disampaikan kepada Desa Linggih Desa Adat Kubutambahan, prajuru desa adat, pemuka dan karma desa adat.

"Kami berharap, dengan surat itu maka isu-isu negatif yang telah berkembang bisa hilang, karena saat ini krama Kubutambahan telah mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya," pungkas Jro Pasek Warkadea. 

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news