Minggu, 18 Apr 2021
baliexpress
Home > Features
icon featured
Features

Perpres Soal Arak Bagus, tapi Bisa Sulit Dinikmati Rakyat Kecil

23 Februari 2021, 19: 52: 15 WIB | editor : I Putu Suyatra

Perpres Soal Arak Bagus, tapi Bisa Sulit Dinikmati Rakyat Kecil

ARAK: Unggit Desti, pemilik warung Pan Tantri saat menunjukkan arak yang dijualnya, Senin (23/2). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Para pedagang arak di Bali menyambut baik keluarnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal soal produksi arak. Cuma, mereka meminta agar peratuan ini berpihak kepada masyarakat kecil sebagai perajin arak. Terutama soal perizinannya agar lebih dipermudah. Bahkan ada yang takut arak nanti justru sulit dinikmati masyarakat kecil. Karena harganya jadi mahal. Kok bisa?

Owner warung Pan Tantri Kadek Darma Apriana alias Unggit Desti mengatakan, sangat mengapresisasi terbitnya Perpres ini. Unggit berharap agar kedepannya perpres ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil yang berprofesi sebagai perajin arak. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres ini. Semoga dalam penerapan aturan ini lebih memihak masyarakat kecil,” ucap Unggit saat diwawancarai Selasa (23/2).

Unggit berkata masyarakat kecil sebagai perajin arak tidak dipersempit ruang geraknya. Terkait pengurusan perizinan agar lebih dipermudah untuk masyarakat yang selama ini menekuni bisnis arak.

Baca juga: Sanggar Kelanguan Pentas Ingatkan Makna 'Tumpek Wariga'

Tanggapan I Kadek Dharma Apriana alias Unggit pemilik warung Pan Tantri terkait Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

“Sebelumnya ada aturan yang mengatur tentang legalitas arak, dengan syarat para pedagang arak wajib memiliki SIUP NB, ijin Bea Cukai, dan Ijin dari BPOM. Tentunya sangat sulit untuk diperoreh bagi petani maupun pedagang arak,” tegas Unggit.

Untuk memperoleh izin tersebut, pria 36 tahun ini mengatakan pengusaha arak wajib memiliki pabrik dan menjadi anggota dari Koperasi. Dari sulitnya pengurusan izin tersebut Unggit takut jika nantinya petani kesulitan menjual araknya. Kemudian arak tidak lagi bisa dinikmati oleh masyarakat lokal.

“Karena sulitnya pengurusan izin dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit, arak Bali sulit dijual dengan harga yang terjangkau. Dari perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin akan menyebabkan harga arak menjadi Rp 140 ribu per botol,” kata Unggit.

“Saya berharap dipermudah dalam melegalisasi dan melindungi masyarakat kecil untuk berjualan arak. Karena kami hanya menjual untuk memenuhi permintaan masyarakat lokal, lagian kami tidak menjual untuk export,” tambahnya.

Sejak berdirinya warung Pan Tantri delapan tahun lalu, Unggit merasa senang dari penjualan arak dapat support anak-anak muda dalam banyak kegiatan. Walaupun saat pandemi Covid-19 ini dirinya merasa omzetnya menurun 80 persen tapi tetap akan membantu kreatifitas anak muda. 

Penjual arak lainnya Wayan Odah menerangkan sangat mengapresiari diterbitkannya Perpres tersebut. Sejak diterbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan sebelumnya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Keloka Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Dia mengaku kebingungan untuk pengurusan izin.

“Kami selaku pengecer arak tentunya salut dengan munculnya aturan tersebut. Tetapi untuk kami yang sebagai pengecer dan penjual arak belum ada aturan yang mengkhusus tentang penjualan arak,” ungkap Odah.

Odah mengatakan untuk menjual arak harus memiliki izin restoran maupun pub. Tentunya sebagai penjual arak dia merasa  tidak cocok untuk penjual arak mengurus izin tersebut. Bahkan dirinya sempat mengurus izin untuk menjual arak, namun yang ditawarkan adalah izin restoran dan bukan izin khusus untuk arak.

“Kami sebagai pedagang arak tentunya ingin produk lokal juga dapat dikonsumsi oleh warga lokal. Jika harus memiliki izin dan mendapatkan persetujuan dari Bea Cukai takutnya akan membuat harga arak mahal. Kan tidak salah masyarakat lokal juga menikmati produk lokal,” pungkas Odah.

Oleh karena itu harus ada kejelasan tentang aturan untuk pengecer dan warung arak. Agar kedepannya tidak membuat masyarakat perajin aarak dapat lebih nyaman dalam menjual arak yang merupakan salah satu miniman beralkohol khas bali.

Odah mengaku telah terjun dalam dunia penjualan arak sejak tahun 1990an. Dia juga bekerjasama dengan 35 KK petani arak dari Bebandem, Karangasem. Namun seiring berjalannya waktu dan takut digerebek aparat, banyak petani yang tak memproduksi arak lagi. “Sekarang masih tersisa kurang lebih 15 KK petani yang saya ajak kerjasama,” kata Odah.

Selain itu Odah berharap kedepannya proses pembuatan arak tetap mempertahankan proses tradisional. Agar rasa khas dari arak ini tidak hilang.

Dirinya pun menambahkan, jika seandainya ada izin untuk pedagang kecil, Odah masih tetap menjual arak untuk skala lokal. “Saya akan tetap jual di warung saja untuk masyarakat lokal walaupun sudah ada izin,” imbuhnya. (esa)

(bx/aim/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news