Minggu, 07 Mar 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

DPRD Buleleng Dorong Pemerintah Beri Kompensasi untuk Petani

23 Februari 2021, 20: 16: 39 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

DPRD Buleleng Dorong Pemerintah Beri Kompensasi untuk Petani

PETANI : Dewan Buleleng saat menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada Senin (22/2) kemarin.  (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-DPRD Buleleng akan melakukan pembahasan lebih mendalam terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Buleleng.

Ranperda inipun sudah dibawa dalam sidang paripurna DPRD Buleleng Senin (22/2) kemarin. Dalam sidang tersebut membahas agenda penyampaian nota pengantar Bupati Buleleng penyampaian Ranperda PLP2B dan Ranperda Penyelenggaraan PAUD.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menyebut, Ranperda PLP2B ini merupakan usulan pihak Eksekutif. Ia menyebut jika dewan tidak hanya mendorong agar ada kepastian lahan pangan terlindungi. Tetapi, dewan juga akan mendorong pemerintah memberikan kompensasi atau reward bagi petani untuk ikut berperan serta menjaga kedaulatan pangan.

Lanjutnya, kompensasi itu akan lebih teknis dibahas di Perbup setelah ada Perda. “Kami pasti akan mengawal itu agar Bupati memberikan kebijakan kompensasi bagi petani, misalnya pajak, subisidi, bantuan pengairan dan sejenisnya. Penjabarannya bisa di Perbup nanti lebih tegas,” jelas Supriatna.

Diakui Supriatna, Ranperda ini berjalan cukup panjang, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan, mulai dari proses penyusunan naskah akademik. Bahkan, harus ada data valid dulu yang dikumpulkan dan masuk dalam Ranperda. Sehingga Ranperda ini bisa sesuai harapan.

Ranperda yang baru ini, sebut Supriatna, akan mampu menjaga kedaulatan pangan dan melindungi wilayah pertanian, karena di peraturan ini sudah ada kepastian lahan pangan yang diamankan. 

Selain itu, akan ada sangsi yang termuat dalam peraturan itu. Nantinya, pembahasan Ranperda PLP2B ini akan segera dibahas secara maraton antara eksekutif dan DPRD Buleleng.

Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pun mengaku sudah memetakan saat ini di Buleleng terdapat sekitar 9.045 hektare lahan pertanian dan perkebunan. Potensi kawasan yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan mencapai 6.948 hektare di delapan kecamatan, kecuali Kecamatan Tejakula.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, I Made Sumiarta menjelaskan, dari tahun 2011 sampai tahun 2019, terjadi peralihan fungsi lahan hingga 9,8 persen, atau sekitar 1.290 hektare. Untuk itulah, Raperda PLP2B ini memang sangat diperlukan untuk kepentingan ketahanan pangan berkelanjutan.

“Ranperda ini juga dimunculkan soal insentif dan disinsentif bagi petani. Misalnya insentif pajak, atau disinsentif seperti bantuan sistem pengairan, irigasi dan sejensinya. Memang dimunculkan kompensasi bagi petani,” singkat Sumiarta. 

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news