Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Investasi Industri Miras Dicabut, Perajin Arak di Bondalem Kecewa

02 Maret 2021, 19: 21: 17 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Investasi Industri Miras Dicabut, Perajin Arak di Bondalem Kecewa

PUPUS : Perajin arak di Wilayah Dusun Selaung Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Ketut Budi Darma, sempat menaruh harapan besar dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, namun akhirnya pupus. (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

TEJAKULA, BALI EXPRESS-Kebijakan Presiden Jokowi mencabut aturan mengenai investasi industri miras (minuman keras) yang tercantum dalam lampiran  Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, seolah menjadi mimpi buruk bagi perajin arak. Bahkan, sebelumnya Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula sebagai salah satu wilayah produsen arak telah menyiapkan skema pemasaran melalui Bumdes.

Kepala Desa Bondalem, Gede Ngurah Sadu Adnyana saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyayangkan pencabutan aturan tersebut oleh Presiden Jokowi pada Selasa (2/3). Pasalnya, ada ratusan kepala keluarga ( KK) di Dusun Selombo, Desa Bondalem yang menggantungkan hidupnya sebagai perajin arak.

Dikatakan Sadu, wilayah di Dusun Selombo sudah sejak dahulu ditanami pohon Ental. Bahkan, perajin arak di wilayah tersebut sejak turun temurun. “Sangat disayangkan (dicabut). Ratusan KK jadi perajin Arak. Memang mayoritas ada di Dusun Selombo. Semua punya pohon ental. Ini menjadi penggerak ekonomi warga kami,” ujar Sadu.

Baca juga: Dugaan Korupsi di LPD Belumbang dan Sunantaya Masuk Penyidikan

Dari usaha produsen arak, banyak warga yang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Diakui Mekel Sadu, pihaknya sudah merancang agar pemasaran arak dikeola oleh Bumdes.

“Harganya sudah pasti agar berpihak ke petani. Diolah menjadi minuman yang layak untuk dikonsumsi. Beberapa produknya juga sudah ada yang atas nama Bumdes. Bahkan, pemasarannya sampai ke luar Buleleng. Dalam sehari bisa lebih dari 500 liter arak dihasilkan,” imbuhnya.

Atas kondisi ini, pihaknya pun akan melakukan pertemuan dengan produsen arak di wilayahnya. Sehingga bisa dicarikan solusi pasca pencabutan lampiran soal investasi miras  Perpress No 10 Tahun 2021.

Sementara itu, Ketut Budi Darma, 50, selaku perajin arak di Wilayah Dusun Selaung Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, sempat menaruh harapan besar dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Namun setelah dibatalkan, pihaknya pun hanya bisa gigit jari.

“Punapiang pun pak. Sampun batal. Sebagai rakyat tidak bisa ngomong apa. Selama ini dari penjualan arak saya bisa menghidupi keluarga,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (2/3) sore.

Budi tak menampik jika telah menggantungkan hidupnya dari pembuatan arak. Bahkan, ia telah membuat arak sejak 15 tahun lalu. Aktivitas pembuatan arak telah ditekuni secara turun temurun mulai dari ayahnya hingga dirinya saat ini.

Setiap harinya Budi mampu menghasilkan sedikitnya sepuluh liter arak lontar dari destilasi 30 liter nira lontar yang dia dapat dari kebun pohon lontar miliknya.

Proses pengerjaan arak dilakukan hampir 12  jam. Ia awali dari pukul 06.00 Wita hingga Pukul 10.00 Wita pagi. Setelah air nira terkumpul, selanjutnya selama enam jam kemudian dilakukan proses destilasi nira lontar. Dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita sore  “Araknya dijual dengan harga Rp 12 ribu per 600 mililiter,” imbuhnya.

Awalnya, Budi sangat bersyukur dengan aturan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini. Pasalnya, ia optmis produksinya akan ditampung Bumdes. “Sempat optimis penghasilan bisa meningkat. Saya senang walau meningkatnya cuma sedikit sekitar 20 persen, saya tetep senang. Karena pikirannya kita bisa bebas jual arak, harga bisa stabil dan kemungkinan harga meningkat sangat bisa terjadi. Tapi ternyata batal. Ya mau apa lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Kuta, tak menampik sudah ada banyak perajin yang bertanya terkait perizinan mikol jenis arak ini. Namun, dengan pembatalan dari Presiden Jokowi, pihaknya juga tak bisa berkomentar banyak.

“Kami sudah bahas juga dengan Pemprov Bali. Karena kan memang sudah ada turunan Pergub. Beberapa kali kami sempat diundang rapat untuk membahas masalah ini,” ujar Kuta

Sejauh ini, sejumlah perajin arak dari Desa Tajun, Depeha, Silangjana sempat menanyakan langsung ke DPMPTSP. “Maysarakat sudah menyambut baik awalnya Perpres ini. Karena mereka bisa memasarkan mikol (minuman beralkohol) lokal secara legal. Tapi kebijakan sudah dibatalkan ya mau gimana lagi,” singkatnya. 

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news