Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Jadi Korban Putusan Cerai Palsu, Disdukcapil Ikuti Proses Peradilan

03 Maret 2021, 19: 53: 55 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Jadi Korban Putusan Cerai Palsu, Disdukcapil Ikuti Proses Peradilan

Kadisdukcapil Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Disdukcapil Buleleng rupanya ikut menjadi korban dalam kasus pemalsuan dokumen lantaran membuat putusan perceraian palsu yang dilakukan oknum pengacara berinisial ESK, 33. Disdukcapil Buleleng pun akan menarik akta perceraian yang telah diterbitkan ESK bersama kliennya tersebut.

Kepala Disdukcapil Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni mengatakan, rencana itu baru akan dilakukan, jika nantinya putusan atas kasus yang kini menjerat ESK memiliki kekuatan hukum tetap. Ia pun menyerahkan sepenuhnya terhadap proses peradilan.

"Jika sudah pasti (pemohon akta cerai) bersalah, tentu akta cerai itu akan kami tarik," ujar Reika Nurhaeni, Rabu (3/3) siang.

Baca juga: Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Oknum Pegawai Bank Plat Merah Ditahan

Reika mengaku jika dirinya baru mengetahui kasus ini setelah dari pihak Panitera PN Singaraja yang mengkonfirmasi penerbitan akta cerai atas nama seseorang melalui oknum pengacara ESK.

Dalam penerbitan akta cerai itu, diklaim sudah sesuai prosedur dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang melampirkan sejumlah dokumen dianggap legal. Sehingga, pihaknya menerbitkan akta cerai tersebut, karena secara prosedur tidak ada masalah.

"Soal legalitas prosedur saat permohonan diajukan kami anggap tidak bermasalah. Selanjutnya kami menunggu proses pengadilan untuk menarik atau tidak akta cerai yang sudah terlanjur kami terbitkan. Ya, menunggu ada putusan pengadilan pasti dulu," ujar Reika Nurhaeni.

Terpisah, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Singaraja pun sangat menyayangkan adanya ulah oknum pengacara tersebut. Pasalnya, dianggap telah mencoreng kalangan advokat (pengacara) sebagai profesi officium nobile (terhormat).

Ketua DPC Peradi Singaraja, Gede Harja Astawa, tak menampik akibat ulah oknum ESK telah mencoreng nama baik profesi lengacara. "Ini sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Imbasnya pada profesi advokat. Dan, ini akan melunturkan kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, Harja mengaku masih memegang teguh azas praduga tak bersalah. Mengingat, persoalan ini masih ditangani oleh Satreskrim Polrrs Buleleng. "Kami persilakan kepada penyidik untuk melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," jelas Harja Astawa.

Harja yang masih duduk di Dewan Kehormatan (DK) Peradi untuk wilayah Denpasar (Bali), yang juga selaku Hakim DK, mengatakan, tidak bisa langsung menjustifikasi perbuatan oknum ESK. Sebab, ada kategori keputusan hukuman bagi pelanggaran dari organisasi, mulai dari tingkatan teguran lisan, teguran tertulis, skorsing hingga pemecatan dari organisasi.

Dijelaskan Harja, oknum pengacara ESK telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotan pengurus Bidang Advokasi dan Pembelaan Hukum DPC Peradi Singaraja pada 10 Desember 2020 lalu dengan alasan pindah domisili ke Denpasar.

"Ya apapun itu, kami belum mendapatkan inforamsi dari pihak terkait dan baru membaca di media soal kasus dugaan pemalsuan putusan pengadilan," ungkap Harja, ditemui di Sekretatiat DPC Peradi Singaraja.

DPC Peradi Singaraja masih akan melakukan koordinasi dengan induk organisasi, baik di DPC Peradi Denpasar maupun DPN Peradi Pusat uuntuk mengambil langkah menyikapi kasus oknum pengacara ESK. Sebab, sudah banyak adanya laporan masuk atas ulah ESK, yakni penelantaran klien, lalu adanya kesalahpahaman dengan sesama pengacara dan laporan berujung kepolisian.

Sementara itu, kasus inipun masih terus bergulir di Polres Buleleng. Sudah ada beberapa orang saksi dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Buleleng. Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto menegaskan, dalam waktu dekat, oknum pengacara ESK akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. "Ya, secepatnya kami akan panggil yang bersangkutan (oknum ESK) untuk kami mintai keterangan," singkatnya. 

(bx/dik/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news