Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Peluang Koperasi Setara dengan Produsen Arak Mentok

04 Maret 2021, 18: 38: 32 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Peluang Koperasi Setara dengan Produsen Arak Mentok

Ketua Kadin Tabanan, I Ketut Loka Antara. (Chaerul Amri/Bali Express)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Dicabutnya lampiran ketiga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, membuat kran investasi dalam bidang produksi arak atau minuman fermentasi/destilasi khas Bali mentok.

Padahal, awalnya adanya Perpres itu memberi peluang bagi Koperasi yang menghimpun bahan baku arak dari para petani perajin memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produsen.

Dengan dicabutnya lampiran ketiga yang mengatur Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu, khususnya pada industri minuman keras alkohol, anggur, atau malt, koperasi hanya bisa menjadi penyalur bahan baku. Dengan membeli dari perajin, kemudian menjualnya kepada produsen.

Baca juga: Selewengkan Dana, Ketua Bumdes Sadu Amerta Dipolisikan

Kewajiban tersebut sebagaimana kemitraan usaha yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi atau Destilasi Khas Bali.

Begitu juga dengan fungsi koperasi yang diatur pada ayat (4) dalam pasal yang sama di Pergub tersebut. “Untuk sementara kami masih mengacu kepada Pergub,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tabanan, I Ketut Loka Antara, Kamis (4/3).

Memang, kata dia, adanya Perpres tersebut seolah menjadi kabar baik untuk iklim produksi arak atau minuman sejenisnya yang diproduksi secara tradisional.

“Khususnya bagi teman-teman yang memproduksi arak. Sehingga dengan Koperasi saja sudah setingkat dengan pabrikan (produsen). Karena peluang investasinya dibuka,” sebutnya.

Namun, sambung dia, saat Perpres itu dicabut, koperasi harus kembali membangun kemitraan usaha dengan produsen atau pabrikan dalam penyaluran bahan baku arak.

“Jadi untuk membuat (arak itu) legal, harus kerja sama dengan pabrik (produsen). Baru diedarkan lewat distributor resmi dengan label atau pita cukai. Jadi, petani posisinya hanya menjadi penyedia bahan baku saja. Koperasi yang menyalurkan ke produsen,” ujarnya memberikan gambaran secara ringkas.

“Kalaupun ada Perpres, distribusi harus tetap melalui distributor resmi,” sambung Loka Antara yang juga Ketua Koperasi Karya Sajeng Bali.

Kebetulan koperasi yang dia ketuai itu melakukan aktivitas menghimpun bahan baku arak dari para petani perajin di Desa Karyasari dan Belimbing di Kecamatan Pupuan.

Bisa dikatakan, dengan dicabutnya lampiran dari Perpres tersebut, alur produksi arak sampai dengan distribusi masih relatif panjang. Disesuaikan dengan ketentuan Pergub yang ada saat ini. Hanya sebatas sebagai penyalur bahan baku arak dari petani ke produsen.

Serta menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan aspek hukum, pemasaran bahan baku, pembinaan, permodalan, inovasi, dan kerja sama dengan produsen. “Artinya role atau aturannya kembali ke Pergub. Alur distribusinya masih panjang,” tukasnya. 

(bx/hai/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news