Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

KLB Demokrat Pilih Moeldoko Jadi Ketum, Mudarta: Mereka Anak Jalanan

05 Maret 2021, 19: 38: 37 WIB | editor : I Putu Suyatra

KLB Demokrat Pilih Moeldoko Jadi Ketum, Mudarta: Mereka Anak Jalanan

BERI KETERANGAN: Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta saat memberikan keterangan terkait KLB, Jumat (5/3). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3) disebut ilegal. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Demkorat Bali, I Made Mudarta. Bahkan, dia menyebut KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum itu sebagai anak jalanan.

Menurut Mudarta, mereka yang melakukan KLB abal-abal tersebut dianggap sebagai anak jalanan yang diberikan baju partainya. Sebab mereka sudah tidak masuk ke dalam kepengurusan partai, dan telah inkonstitusional, hukum, serta AD/ART partai.

"Itu kan kongres luar biasa yang ilegal,  yang inkonstitusional, melanggar hukum, melanggar undang-undang parpol, dilanggarnya AD/ART juga dilanggar. Kalau  konsistusi Partai Demokrat, KLB adalah kewenangan dari DPP kami yang mana adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dan jajaran pengurus  yang dapat SK dari Kemenkumham," jelasnya Jumat (5/3). 

Baca juga: Insentif Guru PAUD di Karangasem Belum Cair Tiga Bulan

Hal itu disebutkan sebagai penguatan  partainya yang diperoleh dari negara. Mudarta juga memaparkan KLB pesertanya harus dihadiri dari pemilik hak suara, yakni ketua DPD, dan ketua DPC. Sementara para pemilik hak suara tersebut seluruh Indonesia dikatakan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

"KLB itu pesertanya harus pemilik hak suara, terdiri dari ketua DPD sebanyam 34 DPD, gak ada datang ke sana. Kemudian 514 ketua DPC gak juga ada kesana. KLB harus disetujui oleh Ketua Umum Majelis Tinggi  Partai Demokrat, Pak SBY gak ada kesana. Sedangkan penyelenggara  itu semua  sudah dipecat dari partai. Mereka semua gak pengurus DPP, mereka adalah orang jalanan yang mungkin dikasi baju Demokrat. Zaman sekarang buat baju dimana saja bisa, buat  name tag juga gampang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Mudarta juga menyayangkan tidak adanya pembubaran dari petugas terkait dengan acara tersebut. "Tidak ada yang membubarkan, padahal melanggar prokes tidak memiliki izin. Kami di Bali menggelar rakorda semua hadir rakorda.  Seluruh provinsi juga rakorda semua pengurus semua di daerah,  terus siapa yang hadir ke sana?, ya mereka adalah anak jalanan," tandasnya.

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news