Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko, Mudarta Sebut Mereka Anak Jalanan 

05 Maret 2021, 20: 59: 31 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko, Mudarta Sebut Mereka Anak Jalanan 

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta. (Agung Bayu/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sebuah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu dilakukan secara aklamasi, meski saat proses pemilihan yang dilanjutkan penetapan berlangsung, Moeldoko tidak ada di lokasi KLB. Bagaimana tanggapan Partai Demokrat Bali?

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta menyikapi dengan tenang. Pasalnya, mereka yang melakukan KLB abal-abal tersebut dianggap sebagai anak jalanan yang diberikan baju partainya. Sebab, mereka sudah tidak masuk ke dalam kepengurusan partai, dan telah inkonstitusional, hukum, serta AD/ART partai. 

Baca juga: 4 Bandar Narkoba Diringkus, Polres Amankan 877 Gram Sabu

"Itu kan Kongres Luar Biasa yang ilegal, yang inkonstitusional, melanggar hukum, melanggar undang-undang parpol, AD/ART juga dilanggar. Kalau  konstitusi Partai Demokrat, KLB adalah kewenangan dari DPP, AHY, dan jajaran pengurus  yang dapat SK dari Kemenkumham," jelasnya, Jumat (5/3).  

Hal itu disebutkan sebagai penguatan  partainya yang diperoleh dari negara. Mudarta juga memaparkan KLB pesertanya harus dihadiri dari pemilik hak suara, yakni Ketua DPD, dan Ketua DPC. Sementara para pemilik hak suara tersebut seluruh Indonesia dikatakan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

"KLB itu pesertanya harus pemilik hak suara, terdiri dari Ketua DPD sebanyak 34 DPD, gak ada datang kesana. Kemudian 514 Ketua DPC gak juga ada kesana. KLB harus disetujui oleh Ketua Umum Majelis Tinggi  Partai Demokrat, Pak SBY gak ada kesana. Sedangkan penyelenggara  itu semua  sudah dipecat dari partai. Mereka semua gak pengurus DPP, mereka adalah orang jalanan yang mungkin dikasi baju Demokrat. Zaman sekarang buat baju dimana saja bisa, buat  name tag juga gampang," ujarnya. 

Mudarta juga menyayangkan tidak adanya pembubaran dari petugas terkait dengan acara tersebut. "Tidak ada yang membubarkan, padahal melanggar prokes tidak memiliki izin. Kami di Bali menggelar Rakorda semua hadir. Seluruh provinsi juga Rakorda, semua pengurus semua di daerah,  terus siapa yang hadir ke sana? Ya mereka adalah anak jalanan," tandasnya. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news